Respons Menko PMK soal Kabar Alih Fungsi Lahan di Sumut

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan bahwa isu dugaan alih fungsi lahan yang disebut memperburuk dampak bencana di kawasan Tapanuli Raya, Sumatera Utara, akan dibahas setelah seluruh proses tanggap darurat di Pulau Sumatra tuntas.

Menteri Koordinator PMK, Pratikno, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor BNPB Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Ia menekankan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pembukaan akses distribusi bantuan.

“Kita fokus ke tanggap darurat. Setelah ini selesai, baru kita melangkah ke pemulihan,” ujarnya.

Pratikno menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh pada tahap berikutnya, termasuk penelusuran penyebab di hulu yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan kondisi kawasan hutan.

“Sebagaimana ketika banjir Jabodetabek, kita juga menyisir permasalahan sampai ke hulu, soal penggunaan lahan, masalah hutan, waduk retensi, situ, dan aliran sungai,” kata Pratikno.

Baca Juga: KLH Sebut Alih Fungsi Lahan dan Sampah sebagai Pemicu Banjir di Bali

Isu alih fungsi lahan kembali menjadi sorotan seiring pernyataan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara yang menilai bahwa banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga bukan hanya dipicu curah hujan ekstrem, tetapi juga kerusakan lingkungan.

Publik turut menyoroti temuan tumpukan kayu berukuran belasan meter yang hanyut terbawa arus Sungai Batang Toru dan viral melalui video amatir warga di berbagai platform media sosial. Material kayu tersebut dinilai sebagai indikasi adanya aktivitas manusia yang mempengaruhi kondisi ekosistem.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Terbitkan Pergub Larang Alih Fungsi Lahan

Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Utara, Jaka Kelana, menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan bencana ekologis, di mana rusaknya ekosistem di kawasan Batang Toru memperbesar dampak bencana yang timbul. Pandangan tersebut sejalan dengan dokumen kajian risiko bencana Sumatera Utara 2022–2026.

Menurut laporan sementara Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis, 27 November 2025 sore, banjir bandang dan tanah longsor telah meluas di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah terdampak mencakup sembilan kabupaten dan empat kota, di antaranya Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Pendataan di lapangan masih berlangsung oleh tim gabungan. Namun, sementara ini disebutkan bahwa bencana tersebut telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar, menimbulkan korban meninggal dunia, luka-luka, serta menyebabkan ribuan warga mengungsi.

(Sumber: Antara)