Kemendagri Kirim Tim ke Sibolga dan Aceh, Cek Dampak Banjir–Longsor

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan tim untuk meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Aceh serta Sumatera Utara. Peninjauan dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, yang turun ke Kota Sibolga, Sumatera Utara.

"Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin, 24 November 2025, menyebabkan empat kecamatan terdampak di wilayah Kota Sibolga. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, total 20 kecamatan mengalami dampak serupa.

Safrizal menjelaskan bahwa intensitas hujan sangat tinggi sejak Senin, 24 November 2025, hingga Selasa, 25 November 2025, memicu rangkaian longsor dan mengakibatkan ribuan warga harus mengungsi, termasuk kejadian serupa yang terjadi di Aceh.

Ia mengungkapkan bahwa berbagai instansi telah terlibat dalam proses evakuasi hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI–Polri, BPBD, Satpol PP, dan Damkar dikerahkan ke lokasi-lokasi yang terdampak.

Baca Juga: 4 Desa di Aceh Barat Terendam Banjir hingga 130 Sentimeter

“Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret malam ini Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan," ucapnya.

Sebelumnya, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Tindak lanjut surat edaran tersebut dilakukan dengan mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

Konsolidasi digelar melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah secara virtual pada Jumat, 21 November 2025, yang dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Video Mengerikan Banjir Terjang Sibolga, Ribuan Warga Terdampak

Dalam arahannya, Safrizal menyebut bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada dalam tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Ia menyoroti kondisi cuaca ekstrem, intensitas curah hujan, dan kerentanan wilayah sebagai faktor yang wajib diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan menyeluruh.

“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, ia mengimbau pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing dengan melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, relawan seperti satlinmas dan redkar, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ia kembali mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh unsur, dengan menegaskan, “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutur Safrizal.

(Sumber: Antara)