Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan serta proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) saat memeriksa dua pejabat Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebag