Rapat dengan DPR, MBG Watch Protes Ini

Ntvnews.id, Jakarta - MBG Watch meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Ini dilakukan agar ada evaluasi total terhadap program tersebut. Hal itu dinyatakan MBG Watch saat rapat dengan Komisi IX DPR RI hari ini.

"Maka, judgment hari ini adalah perlu ada evaluasi program secara total. Nah, untuk menuju ke evaluasi total, maka sudah sepatutnya proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan," ujar anggota MBG Watch, Agus Sarwono, Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Agus mengatakan, sejak awal koalisinya telah memprediksi munculnya konflik kepentingan, terutama dalam praktik jual beli Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari aparat keamanan, partai politik, sampai tim pemenangan.

"Tidak ada alasan penguat apa pun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis," ucap Agus.

Ia turut menyoroti ketiadaan studi landasan dan studi kelayakan yang jelas dari program MBG. Agus juga menyoroti risiko korupsi yang masif, apalagi Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga baru yang dibentuk pada Agustus 2024 hanya berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengelola anggaran yang sangat besar.

Kondisi itu diperparah dengan kasus hukum yang melibatkan mantan para petinggi BGN.

"Bahwa kemudian BGN hadir ke KPK beberapa waktu yang lalu, pada akhirnya setidaknya kami dari Transparency International itu memotretnya bahwa pada akhirnya BGN hanya melakukan seremonial pencegahan korupsi," tuturnya.

Agus turut menyayangkan sikap BGN yang dinilai tidak transparan dan menutup diri dari masukan publik. Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, koalisi MBG Watch mengaku telah bersurat sebanyak lima kali untuk meminta informasi dan mengundang diskusi. Namun hal itu tidak pernah mendapatkan respons.

"Per hari ini, Badan Gizi Nasional tidak melakukan submit terhadap Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia," jelas dia.

Atas itu semua, Agus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan refleksi mendalam dan mengevaluasi total asas manfaat MBG bagi masyarakat luas. MBG Watch juga mendorong Komisi IX DPR untuk mengambil sikap tegas terhadap pemerintah terkait kelanjutan program MBG.