Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut bersama aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh atas penyebab banjir dan longsor yang menerjang Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, Tapanuli Utara (Taput), Mandailing Natal (Madina), dan Tapanuli Selatan (Tapsel).
Ia menilai rangkaian bencana dalam beberapa hari terakhir bukan terjadi tanpa sebab, melainkan diduga berkaitan dengan maraknya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan para pengusaha “hitam”.
“Bencana banjir dan tanah longsor yang berulang kali terjadi bukan hanya sekadar musibah alam semata atau akibat cuaca ekstrem. Tapi diduga kuat akibat maraknya aksi ilegal logging yang telah merusak ekosistem hutan secara sistematis dan masif, sehingga memperlemah kestabilan tanah dan meningkatkan risiko bencana,” ujar Zeira Salim Ritonga, dikutip dari laman Harian SIB, Kamis, 27 November 2025.
Baca Juga: Banjir di Tapanuli Tengah yang Hanyut Malah Kayu Gelondongan
Menurut Zeira, aksi pembalakan liar oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sesaat itu harus ditangani secara serius. Ia mengingatkan bahwa dampaknya kini langsung dirasakan masyarakat, sementara instansi terkait belum menunjukkan langkah tegas. Ia menilai penderitaan warga akan terus berlanjut apabila praktik ilegal tersebut tidak segera dihentikan.
“Dari berbagai tayangan di media sosial, sangat jelas menunjukkan banyaknya gelondongan kayu yang terbawa arus sungai menuju permukiman warga. Situasi ini memperlihatkan betapa masifnya kegiatan ilegal logging di kawasan hutan tersebut,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga. (Harian SIB)
Ketua Fraksi PKB itu menegaskan bahwa tindakan para pembabat hutan tidak hanya mengancam keamanan lingkungan, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian besar, baik secara ekonomi maupun keselamatan manusia, apabila bencana terus berulang tanpa penanganan.
Baca Juga: Hujan Deras Bukan Satu-satunya Penyebab, Banjir Tapanuli Dikaitkan dengan Degradasi Lingkungan
Ia mendorong Pemprov Sumut untuk membentuk tim khusus guna menelusuri asal-usul kayu yang masuk ke pasar gelap, sekaligus menindak tegas para pelaku illegal logging yang telah “memporak-porandakan hasil hutan” dan membuat masyarakat menjadi korban. Bendahara DPW PKB Sumut itu juga meminta masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait pembalakan liar demi memutus rantai kerusakan.
“Keberlanjutan ekosistem harus dijaga sebagai warisan penting bagi kehidupan masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya, sembari mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menghentikan praktik pembalakan hutan yang memicu banjir dan longsor di Sumut.
Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Senin (24/11/2025). ANTARA/Kodir Pohan (ANTARA)