PDIP Dukung Peningkatan Status Banjir Sumatera Menjadi Bencana Nasional

Ntvnews.id, Bandung - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa partainya mendukung usulan peningkatan status banjir bandang yang menimpa kawasan utara Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi bencana nasional.

Saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 7 Desember 2025, Hasto menjelaskan bahwa dukungan tersebut berangkat dari berbagai aspirasi warga yang dihimpun PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang diterjunkan ke sejumlah daerah terdampak.

"Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional," katanya.

Menurut Hasto, peningkatan status menjadi bencana nasional akan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan seluruh elemen bangsa dengan mengedepankan gotong royong. Ia menegaskan bahwa PDIP siap mendukung langkah mitigasi pemerintah agar dampak bencana dapat ditangani dengan cepat.

Baca Juga: Muzani: Pemerintah Punya Perhitungan Sendiri Soal Penetapan Status Bencana Nasional

Baca Juga: Soal Status Bencana Nasional, Istana: Yang Paling Penting Penanganannya

"Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif," katanya.

Hasto juga menekankan perlunya langkah korektif untuk mencegah kejadian serupa, mengingat banjir yang melanda kawasan utara Sumatera memperlihatkan adanya persoalan kebijakan lingkungan, terutama terkait alih fungsi lahan.

"Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama," ujar Hasto.

Ia kembali menegaskan bahwa PDIP terus mendorong kebijakan pelestarian lingkungan. "Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan," katanya menambahkan.

(Sumber: Antara)