Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran uang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Dugaan ini berkaitan dengan upaya pengaturan atau pengondisian hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa indikasi tersebut berawal dari temuan komunikasi antara Anom Widiyantoro dengan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah.
"Dalam pengembangan penyidikan, ada dugaan bahwa bupati ini juga melakukan komunikasi dengan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan pengondisian audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang," ujar Budi dalam keterangannya, 19 November 2026.
Baca Juga: KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer
Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya aliran dana suap dalam proses pengondisian tersebut, Budi membenarkan bahwa penyidik tengah mendalami arah tersebut. "Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak," sambungnya.
Untuk membuktikan dugaan tersebut, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari internal BPK Perwakilan Jawa Tengah, termasuk mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
"Dalam penyidikan perkara ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap eks Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah," kata Budi.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Selasa, 28 Juli 2026. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan empat orang tersangka pada Kamis, 30 Juli 2026.
Keempat tersangka tersebut adalah:
Anom Widiyantoro (AWI) – Bupati Pemalang nonaktif.
Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA) – Orang kepercayaan Bupati.
Setya Budi Dias – Staf Administrasi KPK.
Lilik Budi Suprianto (LBS) – Pihak swasta yang merupakan ayah dari Setya Budi Dias.
Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa perkara ini berawal dari praktik pemerasan yang dilakukan Anom melalui Gus Haris terhadap sejumlah perangkat daerah, perangkat desa, dan pihak swasta/rekanan untuk kepentingan pribadi. Dari praktik tersebut, terkumpul dana senilai Rp1,98 miliar.
"AWI melalui GHA diduga meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan atau swasta untuk keperluan pribadinya. Adapun GHA mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar," jelas Ahmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam penelusuran penyidik, sebagian uang hasil pemerasan tersebut digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang sedang membelit Bupati Pemalang agar tidak berlanjut di KPK.
Untuk melancarkan niat tersebut, Gus Haris menemui adik iparnya, Harun, agar dikenalkan kepada Lilik Budi Suprianto—ayah dari Staf Administrasi KPK, Setya Budi Dias. Pertemuan antara Anom, Gus Haris, dan Lilik pun terjadi sebanyak tiga kali di beberapa restoran di wilayah Magelang dan Semarang.
"Dalam pertemuan tersebut, LBS meminta uang pengurusan perkara sejumlah Rp2 miliar," ungkap Taufik.
Baca Juga: KPK Periksa Direktur PT Inti Gria Pramudya Terkait Kasus Korupsi Bea Cukai
Setelah diyakinkan pada pertemuan kedua bahwa Lilik mampu mengurus perkara tersebut, Anom dan Gus Haris menyepakati permintaan itu. Gus Haris kemudian menyerahkan uang hasil pemerasan sebesar Rp1,2 miliar kepada Lilik sebagai realisasi awal.
"Terkait sisa uang yang dikumpulkan oleh GHA, KPK masih akan melakukan penelusuran," tambah Taufik.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo. ANTARA/Rio Feisal/aa. (Antara)