KPK Panggil 18 Camat di Klaten untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi Bupati Nonaktif

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 16:20
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (kanan), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (kiri) dan pihak swasta Amin Wahyu Utomo (kedua kiri) berjalan menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). KPK menahan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan pihak swasta Amin Wahyu Utomo dalam operasi tangkap tangan (OTT) dengan dugaan korupsi di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pemberian kepada pihak BPK untuk pengondisian audit. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (kanan), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (kiri) dan pihak swasta Amin Wahyu Utomo (kedua kiri) berjalan menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). KPK menahan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan pihak swasta Amin Wahyu Utomo dalam operasi tangkap tangan (OTT) dengan dugaan korupsi di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pemberian kepada pihak BPK untuk pengondisian audit. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 18 camat di Kabupaten Klaten sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif berinisial HWI.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan para saksi tersebut akan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Sebanyak 18 camat yang dipanggil terdiri atas Camat Klaten Selatan AFH, Camat Klaten Utara S, Pelaksana Tugas Camat Wedi S, Camat Kebonarum ING, Camat Jogonalan TS, Camat Kalikotes SS, Camat Gantiwarno HW, Camat Prambanan AR, dan Camat Ngawen P.

Baca Juga: KPK Periksa Belasan Kepala Dinas dan Camat Terkait Kasus Korupsi Bupati Klaten

Selain itu, terdapat Camat Manisrenggo R, Camat Kemalang SK, Camat Karangnongko EK, Camat Jatinom AS, Camat Tulung HP, Camat Karanganom JHH, Camat Delanggu YSN, Camat Wonosari SW, serta Camat Ceper AM.

Sebelumnya, pada Senin, 16 November 2026, KPK memanggil sejumlah saksi lainnya. Mereka terdiri atas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten RI, pegawai PT Madani HR, Direktur CV Madani Callysta Saibuyun AH, Direktur CV Epic Management DK, Inspektur Daerah Klaten AS, serta Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Klaten MT.

Selanjutnya, pada Selasa, 17 November 2026, penyidik memeriksa 18 saksi dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Di antaranya Camat Polanharjo MP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten S, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten MAS, Kepala Dinas Pendidikan Klaten ASP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten MN, serta Kepala Dinas Kesehatan Klaten AB.

Saksi lainnya meliputi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Klaten TW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten S, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten PEH, serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Klaten AW.

Baca Juga: Kasus Korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, KPK Panggil Pihak Swasta RIS

KPK juga memeriksa Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten AP, Kepala Dinas Perhubungan Klaten SP, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klaten IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten AM.

Perkara tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi itu, penyidik menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah ALH, serta 21 orang lainnya.

Sehari setelah penangkapan, tepatnya 16 Oktober 2026, KPK menetapkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2025-2026.

KPK mengungkapkan terdapat lima klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut. Klaster itu mencakup dugaan suap untuk mengatur hasil audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran yang berkaitan dengan upah pungut.

Penyidik KPK mulai memanggil sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut sejak 27 Oktober 2026.

(Sumber: Antara)