NTVNews.id, Jakarta - Irjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan sekaligus permintaan maaf atas keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Pernyataan penyesalan tersebut disampaikan Eko Hadi saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa, 17 November 2026.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengatakan, Eko Hadi sempat menyampaikan permintaan maaf meskipun secara singkat dalam persidangan.
"Ada juga ucapan walaupun pendek tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga, itu juga ucapan penyeselasan dan meminta maaf," ujar Choirul Anam, Selasa, 17 November 2026 malam.
Sidang etik terhadap Eko Hadi berlangsung selama kurang lebih sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Dalam proses persidangan, majelis menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi.
Baca Juga: Usai Dipecat, Rumah Irjen Eko Hadi Digeledah Bareskrim
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Eko Hadi dinyatakan melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal (illegal access) berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses maupun perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas pelanggaran tersebut, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri. Meski demikian, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya pengajuan banding dari Eko Hadi. Dia menjelaskan, permohonan tersebut nantinya akan diproses melalui mekanisme komisi banding.
Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik Kasus Dugaan Penyadapan (Polri TV)
“Atas putusan tersebut, pelanggar Eko Hadi menyatakan banding. Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding,” ucap Trunoyudo.
Eko Hadi dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dia juga terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Selain itu, Trunoyudo juga mengatakan bahwa keputusan PTDH terhadap Eko Hadi merupakan bentuk ketegasan Polri dalam menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.
Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi implementasi program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam. Program ini diarahkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dengan membangun integritas dan profesionalisme di lingkungan internal kepolisian.
"Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law," katanya.
Baca Juga: Penampakan Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri (Antara)
Di sisi lain, Bareskrim Polri juga melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026 malam. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko kegiatan makar oleh salah satu tersangka, yakni Eko Hadi Santoso.
Penggeledahan dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan tersebut. Dia menyebut penyidik turut melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu, 18 November 2026.
Susatyo menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan makar. Perkara ini berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang juga ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Irjen Eko Hadi usai jalani sidang etik (Humas Polri)