Profil Komjen Hendro Pandowo, Jenderal Bintang 3 Polri yang Pimpin Sidang Etik Eko Hadi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 14:54
thumbnail-author
Erika Az Zahra Nurcahyani
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Komjen Pol. Hendro Pandowo Komjen Pol. Hendro Pandowo

Ntvnews.id , Jakarta - Nama Komjen Hendro Pandowo menjadi sorotan setelah ditunjuk sebagai Ketua Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Perwira tinggi Polri tersebut memiliki pengalaman panjang di bidang reserse hingga sejumlah jabatan strategis kepolisian.

Hendro merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1991. Berdasarkan profil yang dipublikasikan Polda Kepulauan Bangka Belitung, ia mengawali karier sebagai Perwira Pertama di Polda Jawa Barat pada 1992 hingga 1993.

Dalam perjalanan kariernya, Hendro pernah menduduki sejumlah posisi di tingkat kewilayahan. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Purwakarta pada 2009, Kapolres Bandung pada 2010, Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2014, serta Kapolrestabes Bandung pada 2016 hingga 2017.

Pengalamannya juga mencakup jabatan di tingkat Polda dan Mabes Polri. Hendro pernah menjadi Karo Provos Divpropam Polri pada 2018 dan Wakapolda Metro Jaya pada 2020. Pada 2023, ia dipercaya mengemban jabatan Staf Ahli Sosial dan Budaya Kapolri.

Hendro juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Ia resmi menggantikan Irjen Tornagogo Sihombing melalui serah terima jabatan di Mabes Polri pada 29 Juli 2024. Informasi tersebut dikonfirmasi dalam pemberitaan ANTARA.

Baca juga: Kapolda Babel Irjen Hendro Pandowo Minta Darah ke Anggotanya Buat Pria Ini

Hendro Pandowo Pimpin Sidang Kode Etik Eko Hadi

Pada Selasa (17/11/2026), Hendro memimpin sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Ia bertindak sebagai ketua komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua.

Sidang tersebut memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal menggunakan kewenangan di lingkungan Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa proses penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” kata Trunoyudo dalam keterangan resmi Polri, Selasa (17/11/2026).

Hingga keterangan tersebut disampaikan, persidangan masih berlangsung. Polri menyatakan akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi setelah seluruh rangkaian sidang selesai.

Baca juga: Viral Tanda Tangan Unik Kapolda Babel Irjen Hendro Pandowo, Ada Emoji Senyum