Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Mabes Polri menyampaikan, proses sidang kode etik terhadap sejumlah personel yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto akan berlanjut pekan depan.
Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) berikutnya dijadwalkan untuk memeriksa para terduga pelanggar lainnya. Salah satu nama yang turut akan menjalani proses sidang etik tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dalam materi disebut sebagai mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, saat ini proses pemeriksaan terhadap para terduga pelanggar masih berlangsung. Polri menargetkan tahapan sidang dapat segera dilaksanakan.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu, 11 November 2026.
Sebelumnya, Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang KKEP yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa, 10 November 2026.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah Polri menegakkan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan kepolisian. Penindakan dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tanpa memandang pangkat maupun jabatan personel.
Johnny menjelaskan, sidang etik terhadap Sonta merupakan tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Terduga pelanggar diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur dan standar profesional.
"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujar Johnny Isir.
Sidang KKEP terhadap Sonta dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko sebagai Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol. Roma Hutajulu selaku Wakil Ketua Komisi serta tiga anggota komisi lainnya.
Dalam putusannya, majelis menyatakan AS terbukti melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan hukuman administratif berupa PTDH atau pemberhentian dari keanggotaan Polri.
Meski demikian, Sonta menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Permohonan itu selanjutnya akan ditangani Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Johnny menegaskan, keputusan PTDH tersebut menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam melakukan pembenahan internal. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan.
"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku," tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan dugaan pelanggaran etik oleh personel lainnya juga terus berjalan. Polri memastikan sidang KKEP lanjutan akan digelar pekan depan dan perkembangannya disampaikan kepada masyarakat secara transparan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
