Mardani Sebut Lebih dari 50 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 11 Nov 2026, 13:36
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menjawab pertanyaan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menjawab pertanyaan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (22/10/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa lebih dari 50 anggota DPR telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dia berharap usulan tersebut dapat dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.

Mardani mengatakan PKS ingin agar pembahasan HMP tidak berjalan sendiri. Dia berharap fraksi-fraksi lain di DPR turut mengambil langkah serupa untuk menyampaikan pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota," kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Dia menjelaskan, usulan HMP akan disampaikan melalui surat kepada Pimpinan DPR RI. Selanjutnya, pimpinan DPR akan membacakan agenda tersebut dalam rapat paripurna dan meminta persetujuan seluruh anggota DPR.

Baca Juga: PKB Tegaskan Proses Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Tetap Berjalan

"Sesudah kita menerima, baru prosesnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti sesudah Mahkamah Konstitusi lihat, oke, balik lagi ke DPR baru perhitungan dan pengambilan keputusan, DPR dan MPR," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Istana menghormati proses politik yang berlangsung di DPR terkait usulan penggunaan HMP untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Prasetyo menambahkan, DPR dan setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai lembaga legislatif.

Baca Juga: Fraksi PDIP DPR Bulat Pakai Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.

(Sumber: Antara)