6 Fakta MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan yang salinannya diterbitkan pada Selasa, 10 November 2026, tersebut memuat sejumlah pertimbangan hukum terkait keabsahan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan.

Perkara ini bermula dari gugatan advokat Subhan Palal terhadap surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

MA akhirnya mengabulkan seluruh gugatan tersebut setelah sebelumnya tidak diterima di tingkat pengadilan pertama dan banding. Berikut enam fakta penting di balik putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

1. MA Kabulkan Seluruh Gugatan Subhan Palal

Dalam amar putusan, MA menyatakan gugatan yang diajukan Subhan Palal diterima seluruhnya. Majelis hakim juga menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan MA.

2. Kemendikdasmen Diperintahkan Mencabut Surat Penyetaraan

Tidak hanya menyatakan dokumen tersebut batal, MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa.

"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan tersebut.

Dengan demikian, putusan kasasi tersebut memerintahkan kementerian terkait untuk menarik kembali surat penyetaraan yang diterbitkan pada 2019.

3. PTUN Dinilai Tetap Berwenang Mengoreksi Pelanggaran Administrasi Pemilu

Salah satu pertimbangan MA berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani persoalan administrasi pemilu.

MA berpandangan PTUN memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi dan pemulihan terhadap dampak pelanggaran administrasi pemilu. Kewenangan tersebut dinilai tetap dapat dijalankan meskipun batas waktu penyelesaian sengketa proses pemilu telah berakhir.

Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar bagi MA untuk memeriksa substansi gugatan yang sebelumnya tidak diterima di tingkat pengadilan pertama dan banding.

4. Masyarakat Dinilai Memiliki Kepentingan Menggugat

MA juga menilai persoalan administrasi dalam persyaratan pencalonan tidak hanya menyangkut kepentingan peserta pemilu, tetapi juga masyarakat Indonesia secara luas.

Atas dasar itu, warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih dinilai memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terkait persoalan tersebut.

Pertimbangan ini berkaitan dengan kepentingan publik dalam memastikan persyaratan administrasi pencalonan pejabat publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Putusan MK Menjadi Fakta Hukum Baru

Pertimbangan lainnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

MA menilai putusan MK tersebut merupakan fakta hukum baru yang mengubah kondisi hukum dan berdampak terhadap keberadaan dokumen yang menjadi objek sengketa.

Perubahan kondisi hukum itu membuat MA mengesampingkan keberatan tergugat mengenai batas waktu pengajuan gugatan serta kurangnya pihak yang dilibatkan dalam perkara.

Majelis hakim lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural. MA juga mempertimbangkan hubungan antara putusan lembaga peradilan dalam menangani persoalan tersebut.

6. Dokumen Pendidikan Dinilai Tidak Cukup Membuktikan Kelulusan

Fakta penting lainnya berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan SMA Gibran.

MA menyoroti sejumlah dokumen, antara lain certificate of attendance, academic records, explanation of grades, dan dokumen pendukung lainnya.

Menurut majelis hakim, dokumen-dokumen tersebut hanya menjelaskan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan dan tidak cukup membuktikan bahwa Gibran telah menuntaskan jenjang pendidikan tertentu.

MA juga tidak menemukan ijazah, sertifikat, maupun dokumen kelulusan dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA, SMK, atau sederajat.

Selain itu, MA menilai proses penyetaraan berdasarkan kurikulum internasional atau sistem pendidikan negara lain harus didukung bukti kelulusan yang memadai.

Penerbitan surat penyetaraan tanpa dukungan ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan dinilai sebagai tindakan yang tidak cermat karena menyangkut fakta material dalam penerbitan keputusan administrasi.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, MA menyimpulkan permohonan kasasi Subhan Palal memiliki dasar hukum untuk dikabulkan.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya," demikian bunyi putusan MA.

Putusan ini secara khusus membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pencabutannya. Objek yang dibatalkan dalam perkara tersebut adalah surat penyetaraan yang diterbitkan kementerian, bukan putusan tersendiri mengenai seluruh riwayat pendidikan Gibran.