Mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja (bawah, ketiga kiri) bersama tersangka lainnya berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026). KPK menahan tujuh orang tersangka pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam lokasi pada 9-10 November 2026 untuk mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penggeledahan menyasar sejumlah kantor dan rumah yang berkaitan dengan perkara tersebut. Lokasi pertama meliputi Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan Kantor Satker PJN Wilayah II pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Selain kedua kantor tersebut, penyidik turut menggeledah dua rumah kontraktor proyek pembangunan jalan, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker di lingkungan BBPJN Sumut.
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," kata Budi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan proyek di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Baca Juga: Usut Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Lakukan Penahanan Terhadap 7 Tersangka Baru
Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar, serta PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto.
Dua tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Pengusutan perkara kemudian diperluas. Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan adanya pengembangan penyidikan. Selanjutnya, pada 13 Oktober 2026, lembaga antirasuah itu mengungkap identitas delapan tersangka tambahan yang telah ditetapkan sejak September 2026.
Delapan orang tersebut terdiri atas mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, serta dua mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut berinisial DE dan RP.
Selain itu, terdapat tiga mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, yakni MPP, F, dan HH.
Dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut berinisial TRP dan mantan PPK pada satker yang sama berinisial MM.
Baca Juga: KPK Periksa 7 Tersangka Kasus Korupsi Jalan Sumut
KPK menahan para tersangka pada 22 Oktober 2026, dengan pengecualian terhadap DE.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
