Pengacara Silmy Karim: Dulu Disebut OTT Sekarang Pemerasan, Apalagi?

Pernyataan tersebut, menurut Soleman, disampaikan JPU ketika membacakan tanggapan atas nota perlawanan atau eksepsi Silmy dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.

“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” kata Soleman seusai persidangan.

Ia menjelaskan, JPU menyebut tidak adanya OTT tidak memengaruhi proses penuntutan terhadap Silmy dalam perkara tersebut.

Namun, Soleman menilai hal itu bertolak belakang dengan pemberitaan saat KPK menangkap sejumlah pihak lain dalam kasus tersebut. Menurut dia, pemberitaan ketika itu membentuk kesan seolah-olah Silmy turut terjaring OTT.

Soleman mengatakan, perkara yang semula dikaitkan dengan dugaan tertangkap tangan kini lebih berfokus pada tuduhan pemerasan.

"Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan, belok ke pemerasan. Nah, habis pemerasan apa lagi nanti beloknya? Nanti kita lihat,” ujarnya.

 

 

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi, Silmy Karim (tengah) berjalan memasuki ruangan untuk mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026 (Antara)

Sebelumnya, dalam pembacaan nota perlawanan pada Kamis, 5 November 2026, Silmy yang pernah menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024–2026 menyampaikan keberatan atas kesan bahwa dirinya terjaring OTT dalam perkara tersebut.

"Saya diperlakukan dan diberitakan seolah-olah tertangkap tangan, padahal saya datang sendiri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Silmy.

Ia berpendapat, perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya sejak awal dibangun dengan kesan bahwa dirinya tertangkap tangan. Padahal, menurut Silmy, pada malam 3 Juni 2026, ia datang sendiri ke gedung KPK untuk menunjukkan sikap kooperatif.

Silmy juga menyebut surat dakwaan tidak mencantumkan dirinya sebagai pihak yang tertangkap tangan. Meski demikian, ia menilai kesan tersebut digunakan sebagai pintu masuk untuk menjeratnya dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.

Dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing serta penerimaan gratifikasi selama periode 2021–2026, Silmy didakwa melakukan pemerasan dengan nilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar.

Dugaan pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian yang diajukan pemohon.

Dokumen yang dimaksud meliputi Izin Tinggal Kunjungan, termasuk dalam keadaan terpaksa dan darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Dalam dakwaan, Silmy disebut melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah pihak, yakni mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

 

Baca Juga: Silmy Karim Protes OTT KPK Saat Baca Nota Keberatan

 

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Silmy Karim di sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, K (Antara)

Pihak lainnya yang disebut terlibat adalah mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Berdasarkan dakwaan, para terdakwa diduga memperoleh uang dengan jumlah berbeda. Silmy disebut menerima Rp1,2 miliar, Saffar Rp500 juta, Jaya Rp6,53 miliar, Tessar Rp2,88 miliar, Bagus Rp4,25 miliar, Obin Rp50,97 miliar, dan Juniadi Rp16,31 miliar.

Sementara itu, gratifikasi yang diduga diterima Silmy terdiri atas uang tunai Rp2,56 miliar serta kepemilikan saham di sejumlah perusahaan sekuritas atas namanya senilai Rp31,38 miliar.

Atas perkara tersebut, mantan Wamen Imipas itu didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

(Sumber: Antara)