KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Anwar Sadad 16 November 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad (AS), dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur. Pemeriksaan yang sedianya berlangsung pada Senin, 9 November 2026, terpaksa ditunda lantaran yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan mengikuti kegiatan reses dewan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik telah menjalin komunikasi langsung dengan Anwar Sadad untuk menyampaikan jadwal pemeriksaan terbaru yang akan dilangsungkan pada Senin depan, 16 November 2026.

"Penyidik juga langsung menghubungi yang bersangkutan dan menjadwalkan ulang pada Senin depan, ya. Artinya penjadwalan ulang Senin depan juga sudah dikomunikasikan, sudah disampaikan kepada saudara AS," ujar Budi dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.

Budi menjelaskan, pihak KPK telah menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran dari Anwar Sadad. Dalam surat tersebut, Anwar menyatakan berhalangan hadir karena harus memenuhi agenda kedewanan berupa kegiatan reses DPR.

Kendati demikian, penyidik akan menelaah dan menganalisis lebih lanjut alasan ketidakhadiran tersebut guna menentukan langkah hukum berikutnya. Budi juga mengungkapkan bahwa Anwar Sadad sebelumnya pernah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK ketika status hukumnya masih sebagai saksi. Sementara itu, pemanggilan terbaru ini dijadwalkan setelah Anwar ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Baca Juga: KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad Terkait Kasus Suap Dana Hibah Jatim

Selain Anwar Sadad, KPK turut menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bagus Wahyudiono, seorang pihak swasta yang diidentifikasi sebagai orang kepercayaan Anwar. Bagus juga tidak memenuhi panggilan penyidik pada Senin, 8 November dengan alasan kesehatan, dan pemeriksaannya dijadwalkan serentak pada Senin, 16 November 2026.

"KPK mengimbau agar yang bersangkutan bersama saudara BGS pada Senin depan untuk dapat hadir pemeriksaan yang dijadwalkan oleh KPK," tegas Budi.

Dalam rangkaian penyidikan perkara ini, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono dengan nilai taksiran mencapai sekitar Rp22 miliar. Aset-aset tersebut meliputi bidang tanah, rumah toko (ruko), rumah, apartemen, stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), hingga gedung olahraga (GOR).

Penyidik menduga seluruh aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pokmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.

Berdasarkan konstruksi perkara yang dihimpun KPK, Anwar Sadad diduga berperan aktif menentukan alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) bagi anggota DPRD Jawa Timur. Selama periode 2019–2022, Anwar diduga memperoleh alokasi dana hibah hingga sekitar Rp291,5 miliar.

Baca Juga: KPK Periksa Anak Anggota DPR Anwar Sadad Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim

Modus operandi yang digunakan mencakup permintaan komitmen imbalan atau fee sebesar 15% hingga 20% dari koordinator lapangan (korlap) atau anggota dewan yang mengajukan pergeseran alokasi dana. Guna merealisasikan pencairan, korlap membentuk kelompok masyarakat atau memanfaatkan lembaga tertentu sebagai pengaju proposal.

Setelah dana cair, korlap diduga menyerahkan imbalan sebesar 20% hingga 25% kepada Anwar Sadad, baik secara langsung, melalui perantara Bagus Wahyudiono, maupun dalam bentuk pembiayaan kebutuhan pribadi.

Selain itu, Anwar juga diduga menerima suap sebesar Rp1,5 miliar dari anggota DPRD Jawa Timur Moch Mahrus terkait alokasi dana hibah pokmas senilai Rp83,4 miliar. Suap tersebut diduga diberikan dalam bentuk uang tunai, emas seberat kurang lebih satu kilogram, pelunasan pembelian rumah di Surabaya, hingga pembiayaan pendirian usaha SPBE.

Kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas Jatim ini merupakan pengembangan dari perkara hukum yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Sejauh ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam perkara tersebut.

Dari total tersangka, empat orang merupakan penyelenggara negara selaku penerima suap, sementara 17 orang lainnya bertindak sebagai pemberi suap yang terdiri atas 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara. Empat di antara tersangka pemberi suap telah menjalani proses persidangan dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), yakni Hasanuddin (anggota DPRD Jatim 2024–2029), Jodi Pradana Putra (swasta asal Blitar), serta Sukar dan Wawan Kristiawan (pihak swasta asal Tulungagung).

KPK memastikan akan terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak guna membongkar tuntas jejaring korupsi dalam pengurusan dana hibah pokmas di Jawa Timur.