KPK Buka Peluang Usut Temuan ICW Terkait Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terbuka untuk mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer senilai total Rp14,69 miliar. Pengadaan tersebut melibatkan dua kementerian dan diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia, sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Juru Bicara KPK menegaskan bahwa lembaganya akan terlebih dahulu mengkaji apakah temuan yang dipaparkan oleh ICW tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi serta masuk ke dalam ranah kewenangan institusi antirasuah.

"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak," ujar Budi di Jakarta, 11 November 2026.

Baca Juga: Raffi Ahmad Terseret Isu Dana APBN, Dokter Tirta Sarankan Mundur dari UKP demi Hidup Tenang

Menurut Budi, kajian mendalam ini menjadi landasan penting bagi KPK untuk menentukan langkah tindak lanjut terhadap suatu persoalan hukum. Ia menjelaskan, dugaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) tidak bisa dinilai hanya dari hasil akhirnya saja, melainkan harus ditelaah secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

"Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, KPK mengingatkan seluruh instansi pemerintah agar meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), sektor PBJ masih menjadi salah satu area yang memiliki kerawanan dan potensi korupsi cukup tinggi.

Selain itu, KPK juga menyoroti potensi penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara spesifik mengatur mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," kata Budi.

Kendati demikian, KPK belum dapat memastikan kapan akan memanggil pihak-pihak terkait, baik dari kementerian pemberi kontrak maupun dari pihak Raffi Ahmad. Saat ini, KPK masih memantau evaluasi internal yang tengah dilakukan oleh instansi terkait terhadap pengadaan tersebut.

"Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya," ungkapnya.

Sebelumnya, ICW membongkar adanya delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang diarahkan kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002. Temuan tersebut diperoleh dari hasil penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal resmi data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak lima paket pengadaan bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyoroti pengadaan ini karena dinilai memuat potensi masalah serius, mulai dari transparansi anggaran, keadilan persaingan usaha, urgensi dan efektivitas penggunaan jasa influencer, hingga dugaan kuat adanya konflik kepentingan. Perhatian publik semakin besar mengingat posisi Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai pejabat negara dengan status Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Baca Juga: Raffi Ahmad Terseret Isu Dana APBN, Dokter Tirta Sarankan Mundur dari UKP demi Hidup Tenang