Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia HM Tito Karmavian. (Antara)
Ntvnews.id, Nagan Raya - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Artinya, kebijakan pemekaran wilayah hingga kini belum dibuka kembali.
Tito menjelaskan, pembentukan daerah baru membutuhkan anggaran besar. Pemerintah harus menyiapkan dana untuk membangun gedung perkantoran, memenuhi kebutuhan operasional, hingga membiayai pegawai.
"Karena untuk memekarkan wilayah itu membutuhkan biaya yang tidak mudah, sekali membangun itu kan ada biaya untuk buat perkantoran yang mahal, selain itu biaya operasionalnya, biaya belanja pegawainya," kata Tito Karnavian di Nagan Raya, Aceh, Selasa, 10 November 2026 malam.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menanggapi aspirasi sejumlah masyarakat Aceh yang menginginkan pemekaran wilayah. Salah satu usulan yang belakangan mencuat adalah pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).
Baca Juga: Polri Moratorium Penanganan Perkara Konflik Agraria Struktural
Mendagri kembali menegaskan bahwa pemerintah belum mencabut kebijakan moratorium pembentukan DOB.
Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat lebih dari 340 usulan pemekaran wilayah yang telah diterima pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup pembentukan provinsi, kabupaten, hingga kota.
Menurut Tito, besarnya kebutuhan anggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemekaran. Pembentukan daerah baru membutuhkan pembangunan fasilitas pemerintahan, pembiayaan operasional, serta anggaran untuk menggaji aparatur.
Meski demikian, Tito tidak menutup kemungkinan pemerintah kembali mempertimbangkan pembukaan moratorium pada masa mendatang. Hal itu dapat dilakukan apabila kondisi ekonomi dan keuangan negara semakin kuat serta upaya pemerintah menekan kebocoran anggaran berjalan optimal.
Baca Juga: Bakom RI Tegaskan Program MBG Tetap Berjalan Meski Ada Moratorium Pembangunan SPPG Baru
Ia menyebut keputusan tersebut nantinya juga perlu dibahas dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Doakan saja ekonomi kita makin membaik, keuangan kita makin membaik, bagus, kebocoran yang bapak Presiden upayakan untuk tutup dan membuat keuangan kita kuat, bisa saja moratorium untuk pemekaran bisa dibuka kembali," demikian Tito Karnavian.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
