Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana Sumatera segera merealisasikan penggunaan tambahan transfer ke daerah (TKD) untuk mempercepat pemulihan. Dia mengingatkan agar anggaran tersebut tidak dialihkan untuk membiayai kebutuhan di luar penanganan bencana.
Permintaan itu disampaikan Tito menyusul masih adanya sejumlah daerah yang mencatatkan realisasi penggunaan tambahan TKD sebesar nol persen.
"Agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal," kata Tito, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026 malam.
Salah satu daerah yang realisasi penggunaan tambahan TKD-nya masih nol persen adalah Kabupaten Bireuen, Aceh. Tito mengaku telah melakukan pengecekan langsung dan memperoleh penjelasan dari pemerintah kabupaten bahwa anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, dengan pembayaran yang baru dilakukan pada akhir tahun setelah pekerjaan rampung.
Meski demikian, Tito menegaskan dana tambahan TKD harus tetap digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh dialihkan untuk kebutuhan lain di luar penanganan bencana.
"Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain, yang bukan bencana," ujarnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sengaja menunda penggunaan anggaran hingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang kemudian dibawa ke tahun berikutnya.
"Enggak boleh. Gunakan, dan kami akan pantau itu," tutur dia.
Baca Juga: Bareskrim Bantah Tangkap Tito Karnavian Terkait Kasus Penyadapan ke Prabowo
Tito berharap rendahnya penyerapan anggaran tidak terjadi hanya karena pemerintah daerah belum memahami prosedur administrasi dalam pemanfaatan dana tersebut.
Karena itu, para gubernur, bupati, dan wali kota di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat yang menerima tambahan TKD diminta segera mengoptimalkan anggaran. Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran aktif dalam pemulihan dan tidak sekadar menunggu bantuan dari pemerintah pusat.
Menurut Tito, daerah dengan realisasi anggaran yang masih rendah dapat memanfaatkan tambahan TKD untuk kegiatan normalisasi sungai. Pekerjaan tersebut menjadi salah satu prioritas yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga dapat melibatkan dinas PU di masing-masing daerah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran bagi daerah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Pemerintah kabupaten/kota yang kembali dilanda bencana dengan dampak luas diperbolehkan menetapkan kembali status tanggap darurat.
Penetapan status tersebut memungkinkan proses penggunaan anggaran berjalan lebih cepat. Selain itu, pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa proses lelang.
Tito berharap mekanisme tersebut dapat mempercepat penanganan di lapangan sehingga kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi dan tidak mengalami keterlambatan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
