Mendagri Tito Minta Pemda Segera Bentuk Satgas MBG di Daerah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan pembentukan satuan tugas (satgas) di daerah guna mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tito memberikan batas waktu sepekan bagi pemerintah daerah (pemda) yang belum membentuk satgas tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga saat ini tercatat sudah ada 223 daerah yang membentuk Satgas MBG.

"Ada sebagian besar (daerah) sudah terbentuk [satgas MBG], ada yang belum. Sehingga tadi saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota," ujar Tito, 29 Oktober 2026.

Baca Juga: Mendagri-Menkeu Pastikan Ketersediaan Anggaran Pemulihan Sumatera

Pembentukan Satgas MBG di daerah ini dinilai krusial untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan optimal di tingkat lokal.

Guna memperkuat pengawasan di lapangan, Mendagri secara resmi menerbitkan SE Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah. Beleid ini bertujuan memperkuat peran pemda dalam mengawasi operasional SPPG sesuai kewenangan masing-masing.

Melalui SE tersebut, Satgas MBG di daerah diinstruksikan untuk aktif berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN). Pengawasan harus merujuk pada petunjuk teknis BGN, yang mencakup pemeriksaan 14 indikator kelayakan operasional SPPG, kualitas serta kesesuaian menu makanan, hingga evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat.

Tito mengingatkan agar pemda memberikan dukungan maksimal terhadap program MBG karena tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal.

"Karena off-taker-nya jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini (daerah) akan sangat diuntungkan," kata Tito. Ia menambahkan, kesuksesan program MBG diyakini mampu menekan angka kemiskinan, memperluas lapangan kerja, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, hingga membantu pengendalian inflasi daerah.

Sebagai bentuk komitmen, Kemendagri akan memasukkan capaian kinerja pemda dalam mendukung program MBG sebagai salah satu indikator penilaian dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi ke depannya.

"Banyak sekali yang sekali pukul dengan kegiatan MBG ini, kalau sukses di daerah masing-masing itu kinerja mereka [pemda] akan terangkat juga. Bukan hanya pemerintah pusat, (hasil kinerja) mereka juga akan terangkat," pungkasnya.

Acara Kick-Off sosialisasi SE Mendagri tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Kemendagri dan BGN.