Menteri Desa: Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor dan Peran Kopdes untuk Pemerataan Ekonomi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta penguatan peran Koperasi Desa (Kopdes) dalam mengawal program pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam program Suara Nusantara bertema Mengawal 2 Tahun Asta Cita yang disiarkan langsung di Nusantara TV.

Menurut Yandri, keberhasilan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia tidak dapat dicapai melalui kerja parsial atau mengandalkan ego sektoral, melainkan melalui kerja sama kolektif dari berbagai pihak.

"Di bawah arahan Bapak Presiden, kita ini super tim, bukan superman. Jadi tidak ada ego sektoral sekarang yang harus ditonjolkan. Maka kata kunci adalah kolaborasi," ujar Yandri di NT Tower, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Baca Juga: Mendes Yandri: Asta Cita Jadi Fondasi Strategis Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Ia memaparkan bahwa Kementerian Desa telah menjalin sekitar 70 Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai kementerian dan lembaga, pihak swasta, hingga dunia kampus. Kerja sama strategis ini dinamakan sebagai konsep "Kolaborasi Okta Heliq" guna mengorkestrasi pembangunan secara komprehensif.

Dalam paparannya, Yandri menyoroti tantangan besar dalam mengelola pembangunan di total 75.266 desa di Indonesia yang terbagi ke dalam lima kategori, yakni desa mandiri, desa maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

Klasifikasi tersebut menuntut pendekatan penanganan yang bervariasi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Desa mandiri dan maju, kata Yandri, umumnya telah menyelesaikan persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar sehingga fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi.

Sebaliknya, desa tertinggal dan sangat tertinggal masih menghadapi kendala mendasar seperti akses air bersih, kualitas pendidikan, serta fasilitas infrastruktur.

"Termasuk mungkin masalah sumber daya manusianya. Nah, ini yang mau kita rancang bangun sehingga cara memandang bangsa ini benar-benar komprehensif," tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan raya, harus berjalan seiring dengan penggerakan roda ekonomi kerakyatan guna mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem di tingkat desa. Sebagai solusi, kementerian mendorong pembentukan desa wisata, desa tematik, hingga desa ekspor.

Selain penguatan ekonomi lokal, Yandri menyoroti peran strategis Koperasi Desa (Kopdes) sebagai infrastruktur pelayanan pemerintah paling ujung di tingkat desa. Kopdes dihadirkan untuk mengatasi berbagai persoalan distribusi barang bersubsidi yang selama ini kerap tidak tepat sasaran.

Sebagai contoh, ia menyebutkan distribusi gas LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi yang sering mengalami disparitas harga di tingkat akar rumput akibat rantai pasok yang panjang dan praktik tengkulak. Melalui gerai dan gudang Kopdes, masyarakat kini dapat memperoleh gas LPG bersubsidi dengan harga eceran tertinggi berkisar antara Rp16.000 hingga Rp18.000, serta memperoleh akses pupuk dan bahan pokok bersubsidi secara lebih mudah dan transparan.

"Jadi ini bukan sekadar membangun gerai dan gudang, tapi ada pesan besar bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak dilayani di Republik ini," pungkas Yandri.