Prasetyo Hadi Bantah Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar Presiden Prabowo Subianto menolak niatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Prasetyo menegaskan, dalam pertemuan antara Prabowo dan Gibran, Presiden tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait persoalan yang tengah dihadapinya.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers terkait penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). (Antara)

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran juga meminta kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Yusril: Tak Ada Lagi Celah Hukum soal Ijazah Gibran, Putusan MK dan MA Sudah Final

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo. Hal itu disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi, 10 November 2026.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ungkap Prasetyo.

Niatan tersebut muncul di tengah polemik hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Meski demikian, dalam persidangan, MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran.

Di tengah dinamika tersebut, Gibran disebut ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Prasetyo pun menegaskan bahwa pertemuan dengan Prabowo tidak berujung pada penolakan Presiden terhadap niatan pengunduran diri tersebut.