Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah pernyataan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menjelaskan, pandangan Presiden mengenai persoalan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai surat keterangan ijazah Gibran telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026, Syahganda menilai penjelasan Yusril mencerminkan perhatian Presiden terhadap perkembangan persoalan hukum tersebut.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda.
Baca Juga: Gibran Buka Suara soal Niat Mundur jadi Wapres
Ia juga menilai tidak masuk akal apabila Prabowo justru meminta Gibran kembali menempuh perlawanan hukum setelah putusan MA dan MK diterbitkan. Menurutnya, penjelasan Yusril sebagai Menko yang membidangi urusan hukum merupakan representasi pandangan hukum Presiden.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden. Artinya, pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," tuturnya.
Pernyataan Syahganda tersebut muncul setelah Gibran mengungkapkan bahwa dirinya menerima sejumlah arahan dari Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.
Saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa, 10 November 2026, Gibran mengatakan Presiden memberikan berbagai masukan terkait perkembangan situasi yang tengah dihadapi. Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, berkaitan dengan upaya pembuktian dokumen pendidikannya melalui jalur pengadilan.
Baca Juga: Yusril soal Putusan MA Batalkan Suket Gibran: Sudah Final Tak Bisa Diapa-apakan Lagi
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Wapres.
Selain mempertimbangkan langkah melalui PTUN, Gibran menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi tersebut berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Di sisi lain, Yusril sebelumnya telah menjelaskan bahwa putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi dapat dipersoalkan melalui upaya hukum lanjutan. Ia menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
