Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keterangan kepada pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan posisi Wakil Presiden yang saat ini dijabat Gibran Rakabuming Raka belum mengalami kekosongan. Pasalnya, Gibran masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
"Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat dimintai penjelasan mengenai status Gibran setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan pencalonan Gibran tidak serta-merta membuat kedudukannya sebagai Wakil Presiden berakhir.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," kata Yusril.
Baca Juga: Yusril Serahkan Penjelasan Kasus Penyadapan Ilegal kepada Penyidik Polri
Ia kembali menegaskan bahwa putusan kedua lembaga peradilan tersebut tidak otomatis membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Tidak," ujar Yusril saat ditanya apakah putusan MA dan MK menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden.
Meski begitu, Yusril menilai putusan MA perlu mendapat perhatian serius karena memuat sejumlah pertimbangan yang berkaitan dengan persoalan demokrasi di Indonesia.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," katanya.
Adapun putusan MK menyatakan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, atau diploma dari lembaga pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat.
Di sisi lain, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Yusril juga memaparkan mekanisme ketatanegaraan apabila Gibran benar-benar memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, pengunduran diri tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima pemberitahuan tersebut, MPR akan menyampaikan informasi mengenai kekosongan jabatan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden diminta mengajukan dua kandidat calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.
Kendati demikian, Yusril meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan menunggu perkembangan terkait kemungkinan pengunduran diri Gibran maupun keputusan politik selanjutnya.
"Jadi kita tunggulah perkembangan hari-hari berikutnya apa yang akan terjadi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
