MA Perintahkan Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Dalam putusannya, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menarik atau mencabut dokumen tersebut.

Perintah pencabutan itu tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara tersebut diajukan oleh seorang warga bernama Subhan dengan pihak tergugat, yakni Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.

Majelis hakim MA telah menjatuhkan putusan pada 30 Oktober 2026. Adapun salinan putusan tersebut baru dipublikasikan pada Selasa, 10 November 2026.

"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan tersebut.

Baca Juga: Gibran: Saran Pak Prabowo Agar Saya Tetap Fight di PTUN

Sebelum perkara tersebut diputus di tingkat kasasi, gugatan yang diajukan Subhan sempat tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Subhan kemudian menempuh upaya banding, tetapi pengadilan tingkat banding tetap menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Tidak puas dengan hasil tersebut, Subhan melanjutkan perkara melalui kasasi ke MA. Pada tahap inilah permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim.

Putusan MA tersebut juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau dokumen setara yang digunakan Gibran ketika mengajukan penyetaraan pendidikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut surat keterangan penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan dengan mengacu pada certificate of attendance atau sertifikat kehadiran, bukan ijazah kelulusan.

Meski demikian, MK tidak menerima permohonan gugatan yang diajukan para pemohon. Hal itu karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden.