Gibran Buka Suara soal Niat Mundur jadi Wapres

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan penjelasan terkait kabar pengajuan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan menghargai berbagai tanggapan masyarakat mengenai polemik yang tengah berkembang dan berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut menjadi konflik politik.

"Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Baca juga: Ajukan Mundur, Gibran Tetap Dampingi Prabowo Beri Gelar Pahlawan

Gibran mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Prabowo, Presiden memberikan sejumlah masukan terkait persoalan dokumen pendidikan yang dipermasalahkan. Salah satu saran yang diterimanya adalah melanjutkan upaya pembuktian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Melalui jalur tersebut, Gibran diminta menghadirkan dokumen riwayat pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menyebut adanya arahan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Beliau [Red: Presiden Prabowo Subianto] memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satunya agar saya berjuang di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA" kata dia.

Baca Juga: Ajukan Mundur, Gibran Tetap Dampingi Prabowo Beri Gelar Pahlawan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Prabowo. Hal itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa, 10 November 2026.

Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," kata Prasetyo

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran turut memicu dinamika politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Perdebatan itu mencuat setelah Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024, tidak sah.

Putusan MA tersebut berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran dari Singapura maupun Australia.

DPR kemudian mempertimbangkan penggunaan HMP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden maupun kondisi ketika pejabat tersebut dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.