PDIP Desak Gibran Mundur, PSI: Kenapa Buru-buru? Klarifikasi Aja Belum Diberikan

Ntvnews.id, Jakarta - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perbedaan sikap antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PDIP mendorong Gibran mundur dari jabatannya, sementara PSI menilai mantan Wali Kota Solo itu perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi kepada publik.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai desakan agar Gibran mengundurkan diri terlalu terburu-buru. Menurutnya, penyelesaian polemik ijazah seharusnya didahului dengan pemberian ruang bagi Gibran untuk menjelaskan persoalan tersebut secara langsung.

"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran untuk mengklarifikasi secara langsung," ujar Bestari kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Bestari juga mempertanyakan alasan desakan mundur atau pemakzulan muncul sebelum Gibran mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" kata Bestari.

Ia menegaskan, proses pemakzulan tetap dimungkinkan apabila memenuhi ketentuan konstitusi. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum keputusan tersebut diambil.

Baca Juga: PSSI Mulai Siapkan Calon Lawan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2027

"Dia sibuk soal pemakzulan dan sebagainya kan? Ya pemakzulan pun kalau itu sesuai dengan konstitusi ya boleh saja gitu. Tapi kan sebelum pemakzulan harus ada tahapan-tahapan yang dilalui," lanjut Bestari.

Bestari pun meminta PDIP menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai sikap dan langkah yang mereka dorong dalam polemik tersebut.

"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan. Kan begitu tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan harus menjelaskan itu kepada masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Parera secara terbuka mendorong Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ia menyebut pilihan yang dihadapi Gibran adalah mundur atau menghadapi proses pemakzulan melalui DPR.

"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026).

Andreas menilai berbagai desakan yang sebelumnya disampaikan sejumlah pihak tidak mendapatkan respons dari Gibran. Ia menyoroti sikap Gibran dan para pendukungnya yang tetap mempertahankan klaim kepemilikan ijazah sebagai jawaban atas polemik yang berkembang.

"Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, 'kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ucap dia.