Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad
Ntvnews.id, Jakarta - Indonesian Coruption Watch (ICW) menyoroti alokasi dana Rp14,69 miliar dari dua kementerian ke perusahaan diduga milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia di tengah seruan efisiensi anggaran.
ICW menulis informasi ini didapat dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dituliskan Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026 pada perusahaan milik Raffi Ahmad yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
"Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara," tulis ICW dikutip, Selasa, 10 November 2026.
Baca juga: ICW Soroti Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar dari 2 Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad
Konsistensi Efisiensi Anggaran Dipertanyakan
ICW pun menyoroti kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad. Sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dikuasai PT Rans Entertainment Indonesia.
Selain itu, Raffi Ahmad juga tercatat memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
ICW pun mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya pengadaan jasa kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad memperlihatkan standar penghematan pemerintah yang dinilai tidak konsisten.
Pasalnya, kebijakan efisiensi anggaran sebelumnya diterapkan secara besar-besaran hingga menyasar sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis.
Hal tersebut seiring Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Pemerintah Diminta Jaga Kepercayaan Publik
ICW menilai penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi maupun propaganda pemerintah. Sebab, uang pajak dinilai bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer.
ICW juga menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.
Kontroversi tersebut mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa. Peristiwa itu kemudian memunculkan seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS.
"Kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak," tulis ICW.
Baca juga: Cek Fakta: Gibran Panggil Raffi Ahmad dan Willie Salim untuk Beri Dana Mahasiswa
Berikut detail belanja jasa dua Kementerian di Perusahaan Raffi Ahmad:
Kemendikbud Ristek, terkhusus satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Ditjen Kebudayaan pada 2024.
1. Penayangan video YouTube Rans Entertainment dengan anggaran Rp452.698.902
2. Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 (detik/second) dengan anggaran Rp205.893.300
3. Penayangan Instagram Story Raffinagita1717 (detik/second) dengan anggaran Rp575.655.000
4.Event attendance dengan anggaran Rp2.521.329.200
5. Penayangan TikTok Raffinagita1717 (detik/second) dengan anggaran Rp144.423.600
Kementerian Kelautan dan Perikanan terkhusus Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada 2025-2026.
1. Influencer engagement dengan anggaran Rp3.596.955.000
2. Influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan anggaran Rp3.600.000.000
3. Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna dengan anggaran Rp3.600.000.000
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
