PDIP Minta Gibran Mundur atau Dimakzulkan dari Jabatan Wapres

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Parera, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Menurut Andreas, pengunduran diri menjadi pilihan yang perlu diambil Gibran. Jika tidak, DPR dinilai harus melanjutkan proses pemakzulan terhadapnya.

Andreas menyampaikan desakan tersebut menyusul polemik mengenai ijazah Gibran. Ia mengatakan, dorongan agar Gibran mengundurkan diri sebenarnya telah disuarakan sejak awal oleh sejumlah anggota DPR hingga kalangan pengamat, tetapi belum mendapat respons.

"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026).

Ia menilai Gibran bersama para pendukungnya justru terus mempertahankan klaim kepemilikan ijazah. Andreas mengingatkan bahwa Gibran sebelumnya pernah menyampaikan pernyataan mengenai ijazah SMA sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Baca Juga: DPR Bakal Panggil Kapolri Jenderal Suyudi Bahas Penyadapan Prabowo

"Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, 'kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ucap dia.

Lebih lanjut, Andreas mendesak DPR menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran. Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam menyikapi persoalan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa DPR berpotensi mendapat tuntutan dari masyarakat apabila tidak menjalankan proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Andreas menilai pengabaian terhadap putusan kedua lembaga peradilan tersebut dapat memunculkan persoalan baru terkait pelaksanaan kedaulatan rakyat.

"Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7, 7a hingga 7c (UUD 1945), maka sama saja dengan DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara MK dan MA, dan rakyat yang sudah memberikan hak daulatnya pada DPR akan menuntut DPR untuk menggunakan hak tersebut," tutur dia.