Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat dengan pemerintah terkait perpres soal ojol.
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Dasco, sikap atau tindaklanjut DPR pasca putusan tersebut, baru akan dilakukan setelah rapat paripurna esok, atau Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 besok Selasa, 10 November 2026.
DPR akan menunggu dinamika dan aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi terkait wacana hak angket hingga pemakzulan Gibran.
Menurut Dasco, hingga saat ini DPR belum dapat menentukan langkah yang akan diambil. Sebab, DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi. DPR juga masih menunggu putusan lengkap dari MA.
"Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari. Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan ke Kabupaten Yahukimo.
Dasco memastikan, aspirasi soal Gibran nantinya akan disikapi DPR melalui mekanisme yang berlaku. Tapi, ia belum dapat memastikan langkah maupun pembahasan yang akan dilakukan usai masa sidang kembali dibuka.
"Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI. Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," papar dia.
Dasco menjelaskan, sejauh ini pembahasan mengenai aspirasi terkait Gibran masih berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi. Pembahasan resmi baru dapat dilakukan jika telah memasuki masa sidang dan melalui forum yang diatur dalam mekanisme DPR.
"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan meminta pembahasan secara resmi," jelas Dasco.
Perihal kemungkinan hak angket maupun pemakzulan Gibran mulai bergulir dalam rapat paripurna besok, Dasco menyebut agenda tersebut belum tentu langsung dilakukan. Menurut dia, pembukaan masa sidang merupakan tahapan awal sebelum berbagai proses kelembagaan DPR dapat berjalan.
View this post on Instagram
"Ya kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata dia.
Dasco menegaskan, langkah yang diambil DPR harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib DPR. Atas itu, aspirasi mengenai Gibran tidak bisa serta-merta langsung ditindaklanjuti tanpa melalui prosedur yang berlaku.
"Adapun yang tadi ditanyakan, melalui mekanisme-mekanisme yang ada, tentunya kita juga ada beberapa mekanisme yang memang juga menurut peraturan tata tertib itu juga harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
