Polri Bantah SIM Berlaku Seumur Hidup: Evaluasi dan Diuji Setiap 5 Tahun

Ntvnews.id, Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membantah kabar mengenai pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup yang ramai beredar di media sosial.

Polri memastikan aturan masa berlaku SIM di Indonesia hingga saat ini masih lima tahun sejak tanggal penerbitan dan wajib diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menegaskan bahwa informasi mengenai SIM seumur hidup tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks.

Dia menjelaskan, ketentuan masa berlaku SIM telah diatur secara jelas dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Menurutnya, SIM tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif atau bukti kepemilikan izin mengemudi. Lebih dari itu, SIM menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi serta memenuhi persyaratan kesehatan untuk berkendara di jalan raya.

“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” ujarnya, dikutip Senin, 9 November 2026.

Dia menambahkan, pengujian dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan setiap pengemudi tetap memiliki kemampuan serta kondisi kesehatan yang memenuhi standar keselamatan berkendara.

Selain meluruskan kabar mengenai SIM seumur hidup, Korlantas Polri mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu tersebut.

Belakangan, beredar sejumlah tautan yang menawarkan pendaftaran SIM seumur hidup hingga layanan pembuatan SIM gratis melalui berbagai platform media sosial, seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram.

Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai maupun mengakses tautan tersebut. Pasalnya, informasi dan penawaran yang tidak berasal dari kanal resmi berpotensi menjadi modus penipuan, termasuk upaya pencurian data pribadi atau phishing.

Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Warga juga diminta tidak sembarangan mengisi data pribadi melalui situs web atau akun media sosial yang belum terverifikasi.

Polri turut mengajak masyarakat untuk membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya kepada orang lain.

“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jangan mudah percaya hoaks, jangan sembarangan klik tautan, dan lindungi data pribadi Anda,” kata Brigjen Pol Made Agus.