Ketua Fraksi PAN MPR RI Desak Gibran Mundur

Ntvnews.id, Jakarta - Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Desakan muncul setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA yang dimiliki Gibran tak sah.

Menurut Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, jika Gibran tak mundur, eksekusi di DPR akan dilakukan.

"Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada 'dieksekusi' lewat jalur politik," ujar Sudding, Senin, 9 November 2026.

Menurutnya, pengunduran diri secara sukarela akan menjadi bentuk penghormatan terhadap keputusan lembaga peradilan.

Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan, persoalan ini turut berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Sudding memandang seorang pejabat yang menduduki jabatan publik perlu memiliki landasan hukum dan legitimasi moral di mata masyarakat.

“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," paparnya.

Momen Listyo Dampingi Prabowo dan Gibran Sebelum Pergantian Kapolri (Istimewa)

Sudding mengungkapkan, kemungkinan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) jika Gibran tetap bertahan di kursi wakil presiden.

Ini merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang dapat menjadi acuan dalam pembahasan langkah pemberhentian presiden maupun wakil presiden.

"Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," jelas dia.

Walau begitu, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan secara langsung hanya berdasarkan keputusan atau sikap politik DPR.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan khusus dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden. DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan alasan pemberhentian.

Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengambil keputusan sesuai mekanisme yang diatur konstitusi.