Arsip - Para pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan polisi di dekat Porte de Vincennes dalam sebuah demonstrasi di Paris, Prancis (Antara)
Ntvnews.id, Paris – Pemerintah Prancis menyiapkan sekitar 70 ribu personel kepolisian untuk mengamankan demonstrasi besar yang diperkirakan berlangsung di sejumlah kota. Pengerahan aparat ini dilakukan guna mencegah terulangnya kerusuhan yang terjadi pada Oktober lalu.
Dilansir dari Reuters, Jumat, 6 November 2026, demonstrasi tersebut juga akan diikuti aksi mogok kerja para pegawai sektor publik. Situasi ini menjadi tantangan baru bagi Presiden Emmanuel Macron setelah gelombang gejolak selama beberapa pekan terakhir mengguncang pemerintahannya.
Aksi unjuk rasa yang digagas sejumlah serikat pekerja, termasuk konfederasi buruh sayap kiri CGT, turut mendapat dukungan dari kelompok mahasiswa. Mobilisasi massa tersebut dipicu oleh serangkaian demonstrasi mengenai kenaikan biaya hidup, kondisi layanan publik, dan persoalan pendidikan yang sebelumnya berujung pada kerusuhan sipil terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
"Kita harus hadir dalam jumlah besar di jalanan hari ini," ujar pemimpin CGT, Sophie Binet, kepada saluran televisi LCI.
Otoritas Prancis kini berupaya menurunkan tensi politik setelah kerusuhan dan aksi penjarahan pada 17 Oktober lalu. Peristiwa yang sempat mengejutkan aparat keamanan itu mengakibatkan sejumlah toko dan fasilitas publik mengalami kerusakan di berbagai wilayah. Penanganan krisis tersebut juga menuai kritik terhadap kepemimpinan Macron.
Baca Juga: Senat Prancis Setujui RUU yang Wajibkan Peserta Kerusuhan Ganti Rugi Kerusakan
Untuk mengantisipasi situasi serupa, sekitar 70 ribu personel kepolisian akan disebar ke seluruh penjuru negeri. Sementara itu, badan intelijen dalam negeri memperkirakan jumlah peserta demonstrasi di luar kawasan Paris mencapai 500 ribu hingga 700 ribu orang.
Gelombang aksi juga diperkirakan berdampak pada sektor pendidikan dan transportasi. Kementerian Pendidikan Prancis mencatat sekitar 17,5 persen guru sekolah dasar negeri berpotensi mengikuti pemogokan. Serikat pekerja turut memperingatkan kemungkinan terganggunya operasional kereta api dan transportasi umum.
Dampak pemogokan bahkan mulai dirasakan sektor energi. Produksi energi nuklir Prancis dilaporkan mengalami penurunan sebesar 2,4 gigawatt pada Kamis pagi.
Kalangan pelajar juga diperkirakan ikut turun ke jalan. Mereka menyoroti kondisi sekolah yang dinilai semakin memprihatinkan serta ketidakpastian mengenai masa depan generasi muda.
"Kami berupaya untuk terus melakukan mobilisasi semaksimal mungkin. Beberapa orang tidak ikut karena merasa takut. Banyak orang takut akan kekerasan oleh polisi," ujar Irma de Banville, seorang pelajar berusia 19 tahun di Paris.
Di tengah meningkatnya ketegangan, pemerintah Prancis tetap membela langkah pengamanan yang diterapkan kepolisian. Namun, pemerintah menegaskan setiap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat akan tetap diselidiki.
Menjelang demonstrasi, Macron telah menggelar rapat pertahanan dan keamanan pada Rabu, 4 November 2026. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi perkembangan gerakan protes yang awalnya dipicu keresahan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan dan terbatasnya prospek masa depan kaum muda.
Gerakan tersebut kini berkembang menjadi tekanan politik yang lebih luas terhadap pemerintahan Macron.
Sebelumnya, demonstrasi nasional pada Sabtu lalu secara umum berlangsung kondusif. Meski demikian, sejumlah bentrokan sempat terjadi di kawasan pinggiran titik aksi. Situasi politik Prancis pun masih diwarnai ketegangan menjelang demonstrasi lanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
