KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad Terkait Kasus Suap Dana Hibah Jatim

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Anwar Sadad terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021–2022.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, 9 November 2026.

Baca Juga: KPK Tegaskan Penyitaan Uang Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terjadi pada Agustus 2025

Selain Anwar Sadad, penyidik lembaga antirasuah turut memanggil seorang saksi dari pihak swasta bernama Bagus Wahyudyono. Meski demikian, pihak KPK belum membeberkan secara rinci materi apa saja yang akan didalami dari pemeriksaan kedua saksi tersebut.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK mengungkapkan bahwa tiga tersangka korupsi pengurusan dana hibah Pokmas Jatim diduga telah memberikan suap dengan sistem "ijon" sekurang-kurangnya Rp 6,9 miliar kepada Anwar Sadad. Suap tersebut diberikan saat Anwar Sadad masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim periode 2019–2022.

Ketiga tersangka pemberi suap tersebut adalah Achmad Yahya (AY), M. Fathullah (MF), dan Ra Wahid Ruslan (RWR), yang ketiganya merupakan pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Bangkalan.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa ketiga tersangka melakukan pengkondisian untuk mendapatkan porsi dana hibah bagi daerah masing-masing.

“Sehingga AS (Anwar Sadad) melalui BGS (Bagus Wahyudiono selaku Staf dari Anggota DPRD) diduga menerima 'ijon' sekurang-kurangnya sejumlah Rp 6,9 miliar dari ketiga tersangka,” kata Taufik.

Berdasarkan data penyidikan, rincian pemberian suap tersebut meliputi:

Achmad Yahya: Menyerahkan uang sejumlah Rp 1,87 miliar untuk mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp 14,8 miliar.

Ra. Wahid Ruslan: Menyerahkan uang sejumlah Rp 1,42 miliar untuk mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp 28,9 miliar.

M. Fathullah: Menyerahkan uang sejumlah Rp 3,61 miliar untuk mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp 24 miliar.

Taufik memaparkan, klaster kedua kasus korupsi ini bermula ketika Anwar Sadad bersama Ketua Fraksi DPRD Jatim menggelar rapat untuk menentukan besaran "jatah" dana hibah per anggota dewan. Anggaran tersebut bersumber dari alokasi dana hibah Provinsi Jatim yang dihimpun sebagai Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.

Selanjutnya, Staf Sekretariat DPRD Jatim melakukan rekapitulasi besaran alokasi serta menghimpun usulan dari masing-masing anggota dewan. Dari mekanisme tersebut, Anwar Sadad diduga mendominasi perolehan jatah dana hibah hingga mencapai total Rp 291,5 miliar dengan rincian:

Tahun 2019: Rp 48,9 miliar

Tahun 2020: Rp 37,6 miliar

Tahun 2021: Rp 121,3 miliar

Tahun 2022: Rp 83,7 miliar

Untuk setiap kuota dana hibah yang menjadi bagiannya, Anwar Sadad mensyaratkan komitmen fee sebesar 15 persen hingga 20 persen kepada para Koordinator Lapangan (Korlap) atau anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi anggaran antaranggota dewan.

Pergeseran kuota tersebut salah satunya dilakukan Anwar Sadad kepada rekannya, Mahud, yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Jatim periode 2019–2024. Korlap yang sepakat kemudian membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu, lalu menyusun proposal permohonan dana hibah untuk diserahkan kepada anggota dewan.

Baca Juga: Dirut KAI Bobby Rasyidin Respons Soal KPK Sita Uang Rp2 Miliar: Saya Sangat Sedih

Dalam praktiknya, para Korlap menyerahkan commitment fee sebesar 20 persen hingga 25 persen kepada Anwar Sadad melalui tiga cara, yakni diserahkan secara tunai langsung, ditransfer atau diberikan tunai melalui orang kepercayaannya Bayu Wahyudiono, serta digunakan untuk membayarkan keperluan pribadi.

“Dari penyerahan commitment fee tersebut, AS menerima fee sebesar 20 persen, sementara BGS mendapatkan jatah sebesar 5 persen,” ungkap Taufik.

Tak berhenti di tingkat legislatif, rantai pemotongan dana juga berlanjut di tingkat pelaksana. Dari total dana hibah yang cair ke setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 persen hingga 30 persen kembali "disunat" oleh para Korlap.

Akibat praktik lancung berlapis ini, dana hibah yang benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kepentingan masyarakat dilaporkan hanya tersisa sekitar 55 persen hingga 70 persen dari total anggaran awal.