Dasco Tunggu Masa Sidang DPR untuk Bahas Usulan Pemakzulan Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pimpinan DPR belum membahas usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan tersebut baru akan dipertimbangkan setelah DPR kembali memasuki masa persidangan pada Selasa (10/11/2026).

Dasco mengatakan DPR telah menerima berbagai aspirasi dan masukan masyarakat mengenai desakan pemakzulan Gibran. Namun, hingga Senin (9/11/2026), belum ada pembahasan resmi di tingkat pimpinan DPR maupun melalui forum Badan Musyawarah (Bamus).

Ia menjelaskan, belum dibukanya masa sidang membuat DPR belum dapat menentukan sikap maupun langkah lanjutan terkait usulan tersebut. Selain itu, pimpinan DPR masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung.

"Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Pelindo dan Port of Los Angeles Jajaki Kerja Sama Pengembangan Bisnis Maritim

Dasco menyebut, DPR akan terlebih dahulu melihat perkembangan dan sikap para anggota dewan setelah masa sidang resmi dibuka. Aspirasi mengenai pemakzulan Gibran nantinya akan ditanggapi melalui mekanisme kelembagaan DPR.

"Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," katanya.

Meski belum dibahas secara formal, Dasco mengakui isu pemakzulan Gibran sudah menjadi pembicaraan di antara sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Komunikasi tersebut masih berlangsung secara informal lantaran masa persidangan belum dimulai.

Ia menambahkan, sejumlah pihak juga telah meminta agar persoalan tersebut dibawa ke forum resmi DPR untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut.