Surya Paloh soal Pemakzulan Gibran: Harus Kita Lakukan!

 Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, angkat bicara menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di DPR RI. Menurut Paloh, pemakzulan bisa saja dilakukan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran.

"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Paloh di Jakarta, Minggu, 8 November 2026 malam.

Walau begitu, kata Paloh, persoalan ijazah Gibran ini telah menimbulkan rasa prihatin dan kesedihan bagi bangsa Indonesia.

"Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita," tuturnya.

Dirinya mengatakan, Prabowo Subianto dan Gibran sudah diberikan kepercayaan untuk memimpin negara lewat Pemilu 2024 hingga 2029 mendatang.

Wapres Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan wartawan usai Shalat Jumat di Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026). (Antara)

Namun, menurutnya baru dua tahun berjalan justru harus menghadapi persoalan ijazah tersebut. Atas itu, Paloh menyambut putusan yang telah dikeluarkan MK dan MA tak dengan kegembiraan, tapi dengan kesedihan.

"Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan," kata Paloh.

"Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air," imbuhnya.

Diketahui, wacana pemakzulan Gibran mengemuka buntut putusan MK dan MA menyangkut surat keterangan atau ijazah Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Sementara MA, memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, dinyatakan tidak sah.