Perwakilan terdakwa korporasi PT KA Properti Manajemen (KAPM) dalam sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan suap di lingkungan DJKA, Kemenhub, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus Jakarta, Senin, 9 November 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - PT KA Properti Manajemen (KAPM), anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta dalam perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fahmi Idris meminta majelis hakim menyatakan KAPM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan alternatif kedua.
Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026, JPU menyampaikan ketentuan apabila perusahaan tidak membayar denda dalam waktu satu bulan.
"Apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan terdakwa korporasi disita dan dilelang untuk menutupinya. Namun jika penyitaan tidak mencukupi, maka diganti (subsider) dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama 1 tahun," kata JPU.
Selain denda, jaksa juga meminta KAPM dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,41 miliar. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan terancam sanksi subsider berupa penutupan seluruh kegiatan usaha KAPM selama satu tahun.
JPU menyatakan KAPM terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional.
Baca Juga: KPK Buka Peluang Sita Rp100 Juta dari Gus Miftah Terkait Kasus Korupsi DJKA
Dalam menyusun tuntutan, jaksa turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa korporasi. Hal yang memberatkan, KAPM dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Lalu, terdakwa korporasi juga telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran," ucap JPU menambahkan.
Adapun faktor yang meringankan tuntutan adalah KAPM belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan bersikap kooperatif selama persidangan.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap di lingkungan DJKA Kemenhub pada periode 2022–2023. Dalam kasus ini, KAPM didakwa memberikan uang sebesar Rp1,36 miliar kepada lima aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Perhubungan.
Pemberian tersebut diduga bertujuan agar KAPM mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022 di Direktorat Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub.
Dari proyek tersebut, KAPM disebut memperoleh penambahan harta kekayaan sebesar Rp2,41 miliar.
Lima ASN Kemenhub yang didakwa menerima suap terdiri atas Harno Trimadi dan Fadliansyah, dengan total penerimaan Rp1,12 miliar. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022 Budi Prasetyo, Sekretaris Pokja Hardho, serta anggota Pokja Edi Purnomo diduga menerima suap dengan total Rp240 juta.
Baca Juga: KPK Panggil Reza Maullana Maghribi Terkait Kasus Korupsi DJKA Kemenhub
Penyerahan uang tersebut disebut dilakukan melalui mantan Direktur Utama KAPM Yoseph Ibrahim bersama mantan Vice President KAPM Parjono.
Atas perkara itu, anak usaha KAI tersebut sebelumnya didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
