Menko Yusril: Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Harus Didasarkan Bukti Konkret

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa setiap peningkatan status hukum atau penerapan pasal dugaan makar dalam suatu perkara tidak boleh didasarkan sekadar pada asumsi atau opini publik. Penegakan hukum wajib berpijak pada alat bukti yang sah dan terverifikasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi dinamika penyidikan yang terus berkembang terkait kasus penyadapan yang tengah ditangani aparat penegak hukum. Menurutnya, proses pemeriksaan saksi maupun tersangka, serta pengumpulan alat bukti, berjalan secara kontinu dan dinamis.

"Penyidikan ini kan berkembang terus. Malam-malam itu juga saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan, dan besoknya," ujar Yusril ke awak media, 9 November 2026.

Baca Juga: Kata Yusril soal Kabar Tito Karnavian Dicekal: Saya Tanya Menteri Imipas Atau Dirjen Imigrasi

Ia juga meluruskan persepsi publik ihwal perubahan atau penambahan sangkaan pasal dalam proses penyidikan yang kerap dinilai inkonsisten oleh sebagian pihak. Yusril menegaskan bahwa penetapan hukum memiliki mekanisme dan batasan yang ketat.

"Ini bukan saya mengatakan ini kok gimana sih hari pertama bilang enggak ada makar, hari kedua kok tiba-tiba ada makar? Bukan begitu maksud saya," jelasnya.

"Kami ini hukum, hukum itu harus tegas. Di mana batas di mana bicaranya. Ketika dilakukan penahanan, dilakukan pemeriksaan, ditetapkan statusnya sebagai tersangka, pasal-pasal apa yang dikenakan?" imbuhnya.

Yusril mengungkapkan bahwa pada fase awal penanganan perkara tersebut, fokus dan pasal yang dikenakan oleh penyidik berkaitan erat dengan tindak pidana penyadapan dan intersepsi. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan pengembangan penyidikan mengarah pada tindak pidana lain apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi. Iya," kata Yusril.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa untuk merumuskan adanya indikasi makar, penyidik harus mengantongi bukti yang valid sesuai ketentuan hukum yang berlaku, merujuk pada ketentuan pasal terkait di KUHP.

"Jadi untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Menetapkan orang tersangka enggak seperti orang ngomong di media sosial. Pendapat saya itu makar," tegasnya.

Pihaknya mengingatkan bahwa institusi penegak hukum tidak diperkenankan bekerja berdasarkan opini atau tafsir subjektif tanpa didukung fakta empiris di lapangan.

"Yang penegakan hukum enggak bisa pakai pendapat. Kalau pakai pendapat Anda ini maling, terus ditangkap orang bahaya itu," 

"Nah, hukum itu harus tegakkan dengan bukti, bukan dengan pendapat. Kalau buktinya baru ketemu malam itu. Ini mengarah kepada tindakan makar baru besok kami umumkan," pungkas Yusril.