Menko PM, Muhaimin Iskandar (NTVNews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengatakan perempuan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya, tetapi juga memperkuat ekonomi keluarga dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
“Karena kita mengerti dan memahami betul perempuan sebagai pintu untuk mengatasi berbagai persoalan, mestinya pemberdayaan perempuan sebagai arus utama dari pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat kita,” ucap Menko Muhaimin, di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
“Dalam hal ini, pada pemberdayaan perempuan adalah strategi fundamental untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sekaligus menjadi pendongkrak utama kesejahteraan,” sambungnya.
Menko Muhaimin mengatakan perempuan memiliki peran besar dalam keluarga, tetapi masih menghadapi berbagai kerentanan ekonomi yang membatasi produktivitas dan akses terhadap kesempatan kerja.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2023 menunjukkan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru mencapai 55,84 persen, jauh di bawah laki-laki sebesar 85,14 persen. Dengan kata lain, dari 10 perempuan, hanya sekitar enam orang yang masuk dalam pasar kerja.
Baca Juga: Menko Muhaimin Iskandar: Anggaran Pemberdayaan Harus Jadi Arus Utama APBN
Kerentanan tersebut juga terlihat dari kondisi rumah tangga miskin. Sebanyak 10,49 persen rumah tangga miskin tercatat dikepalai oleh perempuan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperluas kesempatan perempuan untuk memperoleh penghasilan dan membangun kemandirian ekonomi.
"Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, tulang punggung utamanya tentu saja adalah perempuan. Karena itu, pemberdayaan masyarakat bisa dimulai dari pemberdayaan perempuan," ujar Menko Muhaimin.
Oleh karena itu, pemerintah terus memastikan tersedianya ekosistem ekonomi produktif yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kemampuan, memperoleh kesempatan usaha maupun pekerjaan, dan terus meningkatkan taraf hidup.
Upaya tersebut menjadi semakin penting mengingat tantangan pengentasan kemiskinan masih besar. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan maksimal 5 persen pada 2029. Sementara itu, masih terdapat 22,93 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ia juga mengingatkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan keadilan sosial yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar maupun kemampuan individu. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan hidup yang layak, mandiri, dan bermartabat.
Karena itu, prinsip keadilan, solidaritas, serta keberpihakan kepada kelompok rentan harus diwujudkan melalui kebijakan dan program pemberdayaan yang konkret. Pemerintah terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga organisasi masyarakat.
Melalui penguatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kesejahteraan individu. Lebih dari itu, perempuan dapat menjadi penggerak perubahan dalam keluarga, memperluas kesempatan bagi generasi berikutnya, dan memutus kemiskinan yang selama ini diwariskan antargenerasi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
