Menko Muhaimin Iskandar (Dokumentasi)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membeberkan tiga model utama pemberdayaan masyarakat yang tengah digalakkan di Indonesia.
Mulai dari pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), inisiatif berbasis masyarakat, hingga kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikannya untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun rantai pasok pangan.
"Ya. Yang paling, jadi ada tiga kan. Satu yang berbasis APBN, yang kedua inisiatif masyarakat, yang ketiga kolaborasi berbagai pihak," ujar Muhaimin di kawasan Rasuna Said, 27 Oktober 2026.
Baca Juga: Menko Muhaimin Iskandar: Anggaran Pemberdayaan Harus Jadi Arus Utama APBN
Tiga Model Utama Pemberdayaan
Dalam pemaparannya, Muhaimin merinci model pertama yang bersumber dari APBN, seperti program di Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menilai program BGN menjadi salah satu contoh terbaik pemanfaatan APBN yang mampu memberikan dampak ekonomi secara cepat dan masif.
"Yang APBN yang terbaik adalah BGN, membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat. 154 pengusaha baru lahir, 1,5 juta orang miskin menjadi pekerja. Cara kerja APBN yang jempol itu seperti itu," kata Muhaimin.
Selain itu, program di Kementan juga didorong untuk memperkuat ekosistem ekonomi petani dan rantai pasok pangan nasional. Model kedua bertumpu pada inisiatif masyarakat yang memiliki sejarah panjang, seperti pesantren dan lembaga swasta berbasis bisnis.
Muhaimin mencontohkan peran historis pesantren dalam menampung dan mendidik anak-anak dari kalangan kurang mampu secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.
Dari sektor swasta, ia mengapresiasi langkah kawasan industri seperti MM2100 di Bekasi yang mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kurikulum aplikatif berstandar industri Jepang.
Hal ini dinilai efektif menjembatani dunia pendidikan dengan penyerapan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.
Adapun model ketiga berfokus pada kolaborasi lintas sektor. Sinergi ini melibatkan lembaga zakat dan filantropi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan data, implementasi program di lapangan, serta integrasi dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) milik BUMN maupun program APBN.
Di balik capaian tersebut, Muhaimin juga secara terbuka menyoroti sejumlah kelemahan yang masih menjadi tantangan. Terkait model berbasis APBN, ia secara khusus meminta Menteri Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait agar tidak meminggirkan anggaran pemberdayaan masyarakat.
"Saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Karena anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama," tegasnya.
Menurutnya, arus utama APBN ke depan harus berorientasi pada pemberdayaan dalam masa transisi ini.
Sementara itu, untuk sektor swasta dan filantropi, Muhaimin mencatat dua kendala utama yang perlu dievaluasi, yakni akurasi data yang belum seragam dengan pemerintah serta skala dan jangkauan program yang masih perlu diperluas.
"Kaitannya dengan swasta, saya kira dua hal ya. Yang pertama datanya harus sama dengan yang kita punya supaya efektif. Yang kedua, kelemahan akurasi data secara bersama, apa namanya? jumlahnya kurang besar. Jadi kita ingin semakin memperluas, memperbanyak yang terlibat," pungkasnya.
Selain pemerintah, swasta, dan filantropi, Muhaimin turut mendorong keterlibatan kampus dan mahasiswa dalam melahirkan inovasi teknologi terapan yang aplikatif dan bisa langsung digunakan sebagai model kerja bagi masyarakat di desa-desa.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
