DPR Desak Usut Penyadapan 6.000 Tokoh sebagai Kejahatan Negara

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus penyadapan ilegal yang menargetkan kepala negara, tokoh bangsa, hingga ketua umum partai politik, sebagai tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan makar.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa skala dan target dari penyadapan tersebut tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Menurutnya, tindakan ini merupakan ancaman serius bagi keselamatan dan stabilitas nasional.

"Yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua umum partai. Ini pasalnya dikenakan adalah kita minta pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara," ujar Habiburokhman dalam keterangannya di Instagram, 9 November 2026.

Baca Juga: Habiburokhman Pastikan Partai Tak Intervensi Kasus Narkoba Kader Anggota DPRD Jatim

Ia mengungkapkan, Komisi III telah berkoordinasi secara intensif dengan Mabes Polri dan menjadwalkan rapat kerja khusus untuk membahas penanganan kasus ini secara mendalam. Rencananya, rapat tersebut akan digelar pada Rabu atau Kamis pekan ini.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus terkait apa namanya, kejahatan serius penyadapan kepala negara, ya. Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis, ya, kemungkinan besar di antara dua hari itu akan ada raker," tambahnya.

Habiburokhman menegaskan bahwa isu utama yang harus dikupas tuntas oleh penyidik adalah motif di balik penyadapan serta pihak yang paling diuntungkan secara politik. Dengan jumlah target yang mencapai sekitar 6.000 orang termasuk Presiden dan para tokoh penting ia menilai aksi ini musticu motif politik yang besar dan terstruktur.

"Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik terbesarnya siapa, ya," kata Habiburokhman.

Ia juga menekankan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada penindakan oknum level bawah atau pelaku di lingkup internal Mabes Polri saja. Penyelidikan, sambungnya, harus menyasar aktor intelektual, kelompok politik, atau pihak mana pun yang merencanakan dan menikmati hasil dari aktivitas penyadapan ilegal tersebut.

"Harus didorong ke sana pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini," pungkasnya.