Arsip - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) memimpin pembacaan pernyataan pengukuhan dalam Upacara Pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2026 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Sejumlah partai politik mulai menyampaikan sikap terkait polemik surat keterangan (suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Respons partai-partai di parlemen pun beragam, mulai dari mendesak Gibran mundur, mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), hingga menunggu pembahasan internal.
Perbedaan sikap tersebut terlihat dari pernyataan sejumlah elite partai politik. Meski demikian, beberapa partai menilai langkah politik di DPR perlu ditempuh apabila polemik persyaratan pendidikan Gibran tidak menemukan penyelesaian.
PDIP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terbuka meminta Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Parera, menilai pengunduran diri menjadi pilihan yang perlu diambil Gibran. Jika tidak, DPR dinilai dapat melanjutkan proses pemakzulan.
"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Andreas menyebut desakan agar Gibran mundur sebenarnya telah disampaikan berbagai pihak sejak awal, tetapi tidak mendapatkan respons. Sebaliknya, Gibran dan para pendukungnya justru terus mempertahankan pernyataan mengenai kepemilikan ijazah.
Baca Juga: Mengapa Hari Pahlawan Diperingati Setiap 10 November? Ini Sejarah dan Maknanya
"Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, 'kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ucap dia.
Gerindra
Berbeda dengan PDIP, Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi mengenai wacana pemakzulan Gibran. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan persoalan tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat fraksi.
Pembahasan internal itu dijadwalkan berlangsung setelah pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada 10 November 2026. Habiburokhman menegaskan bahwa usulan pemakzulan merupakan hak setiap anggota DPR, tetapi Fraksi Gerindra belum menetapkan keputusan.
“Ya, pemakzulan silakan saja. Teman-teman kan memiliki hak untuk mengusulkan. Kalau kami masih menunggu karena rapat fraksi Partai Gerindra baru akan dilaksanakan di masa sidang besok, tanggal 10 atau 11 (November 2026),” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Golkar
Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umumnya, Ahmad Doli Kurnia, menilai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) lebih tepat digunakan DPR untuk menyikapi polemik tersebut. Anggota Komisi II DPR itu menganggap hak interpelasi maupun hak angket bukan pilihan yang paling relevan.
Menurut Doli, interpelasi yang merupakan hak DPR untuk meminta keterangan tidak lagi diperlukan karena persoalan yang dipermasalahkan sudah memiliki landasan putusan pengadilan. Sementara itu, penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan dinilai membutuhkan proses lebih panjang.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Laut Barat Daya Tanimbar Maluku
Ia berpandangan DPR dapat langsung mempertimbangkan HMP dengan merujuk pada putusan MA dan MK.
"Jadi, kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Senin (9/11).
NasDem
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan pemakzulan Gibran dapat menjadi pilihan apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan tidak tersedia alternatif penyelesaian lainnya.
Namun, Paloh menekankan bahwa setiap langkah harus mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam.
"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam.
Paloh juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena Gibran merupakan bagian dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh mandat rakyat. Terlebih, pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan sekitar dua tahun dan masih memiliki masa jabatan tiga tahun ke depan.
"Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan," ucapnya.
PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi persoalan Gibran. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf bahkan menilai pengunduran diri Gibran akan menjadi langkah bijaksana setelah muncul putusan MA dan MK terkait persoalan ijazahnya.
Jika pengunduran diri tidak dilakukan, PKS memandang HMP sebagai langkah yang relevan untuk diproses DPR sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
"Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Almuzzammil melalui keterangan resmi, Senin (9/11).
Meski demikian, Almuzzammil menegaskan PKS tidak dapat mengambil langkah tersebut sendirian. Menurutnya, diperlukan komunikasi dan kesepahaman antarfraksi agar penggunaan hak DPR berjalan melalui mekanisme kelembagaan.
"PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara," imbuhnya.
Demokrat
Dari Partai Demokrat, politikus Jansen Sitindaon berpandangan Gibran sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Pandangan tersebut didasarkan pada putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Jansen menilai putusan pengadilan yang masih berlaku harus dihormati oleh seluruh lembaga negara. Menurutnya, keputusan tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat selama belum ada putusan pengadilan berikutnya yang membatalkannya.
Baca Juga: ICW Soroti Dana Belanja Jasa Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad, Ini Daftarnya
"Sepanjang tidak ada keputusan pengadilan berikutnya yang membatalkan putusan MA, yang amar atau petitumnya sudah nyebar kemana-mana, karena atas dasar inilah kajianku kemarin, maka sikapku: beliau sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres," tulis Jansen melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pembatalan suatu putusan pengadilan harus dilakukan melalui putusan pengadilan berikutnya. Dengan demikian, lembaga negara, termasuk DPR dan MPR, dinilai wajib mematuhi putusan yang masih berlaku.
"Karena prinsipnya 'putusan pengadilan hanya bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan berikutnya'. Jika tidak ada, putusan yang terakhir itu mengikat dan harus dipatuhi semua lembaga negara lainnya termasuk DPR cq MPR," lanjutnya.
PAN
Partai Amanat Nasional (PAN) turut menyuarakan desakan agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela. Ketua Fraksi PAN MPR, Syarifuddin Sudding, menilai pembatalan persyaratan dalam proses pendaftaran berdampak pada terpenuhinya syarat Gibran untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Menurut Sudding, apabila Gibran tidak bersedia mundur, penyelesaian persoalan tersebut dapat dilanjutkan melalui jalur politik.
"Dengan dibatalkannya persyaratan pada saat pendaftaran, itu berarti Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat. Sebagai konsekuensi hukum dari putusan MA yang bersifat eksekusitorial, kalau yang bersangkutan tidak mundur, harus ada eksekusi lewat jalur politik," ujar Sudding dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, pembatalan dokumen pendaftaran tersebut dinilai turut memengaruhi legitimasi Gibran, baik dari sisi hukum maupun moral, sebagai Wakil Presiden.
"Sebaiknya yang bersangkutan mundur demi menghormati keputusan hukum dan menjaga kepercayaan publik. Apalagi ini menyangkut jabatan publik tertinggi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
