Pemerintah Salurkan Rp12,34 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana di Sumatra

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah pusat menyalurkan dana sebesar Rp12,34 triliun yang mencakup tambahan transfer ke daerah (TKD) kepada pemerintah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mempercepat pemulihan wilayah pascabencana. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Kabupaten Pidie mencatatkan tingkat realisasi tertinggi dalam penggunaan anggaran tersebut.

"Bapak Presiden dari awal, itu sudah memberikan dukungan anggaran kepada daerah. Saya catat, setidaknya Rp12,34 triliun kepada daerah tiga provinsi ini," ujar Tito Karnavian dalam keterangannya, 10 November 2026.

Baca Juga: Kata Yusril soal Kabar Tito Karnavian Dicekal: Saya Tanya Menteri Imipas Atau Dirjen Imigrasi

Berdasarkan rinciannya, dana tersebut terdiri dari bantuan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan TKD dari Kementerian Keuangan atas instruksi Presiden senilai Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD lainnya sebesar Rp1,4 triliun yang dialokasikan untuk belanja pegawai sekaligus penanganan bencana.

Tito mengakui bahwa penyerapan dana di masing-masing daerah bervariasi. Kabupaten Pidie di Aceh menjadi daerah dengan realisasi tertinggi, yakni mencapai 93 persen dari tambahan TKD yang diterima.

Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Utara, realisasi tertinggi dipegang oleh Kabupaten Asahan sebesar 60 persen. Di sisi lain, Provinsi Sumatera Barat mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 54 persen dan terendah 5 persen.

Selain dukungan langsung dari pusat, solidaritas antardaerah turut terjalin dalam penanganan bencana ini. Tito menyebut pihaknya memediasi pemerintah provinsi dan kabupaten di Sumatera Utara yang menyalurkan bantuan senilai hampir Rp260 miliar kepada Aceh. Selain itu, Sumatera Barat turut memberikan bantuan kepada Aceh sebesar Rp29 miliar.

Dalam skala yang lebih luas, Kementerian Keuangan juga telah menyalurkan Rp29,9 triliun dari total Rp39,1 triliun dana yang diajukan. Alokasi ini difokuskan untuk mempercepat pembangunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang tahun 2026.

Penyaluran tersebut merupakan bagian dari Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2026–2028 senilai Rp100,67 triliun. Rencana induk ini mencakup 11.520 kegiatan pembangunan fisik dan sosial, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan, hingga perbaikan alur sungai serta lahan persawahan.

Memasuki tahun anggaran berikutnya, Satuan Tugas (Satgas) memperkirakan kebutuhan kementerian dan lembaga mencapai sekitar Rp42 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari kebutuhan baru senilai Rp33 triliun ditambah sisa dana tahun berjalan sekitar Rp9 triliun yang belum terserap dan akan diluncurkan (carry-over) ke tahun depan. Menurut Tito, Presiden telah menyatakan komitmennya untuk menyiapkan anggaran tersebut.

Tito menekankan pentingnya kepastian pencairan anggaran agar kementerian dan lembaga terkait dapat segera melaksanakan lelang dini. Dengan langkah tersebut, pengerjaan fisik di lapangan diharapkan sudah dapat dimulai paling lambat pada Februari mendatang.

"Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan," tegas Tito.