Nusron Cabut Izin 11 Perusahaan dari Korsel-Malaysia yang Bikin Karhutla di Kalimantan

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mencabut Hak Guna Usaha (HGU) dari 11 perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Keputusan tegas ini diambil menyusul rekomendasi resmi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa langkah penindakan tersebut diambil karena tingkat kebakaran di area konsesi perusahaan-perusahaan bersangkutan telah melampaui ambang batas 50 persen dari total luas lahan, serta terjadi secara berulang.

"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Ada 11," ujar Nusron, 9 November 2026.

Baca Juga: KPK Buka Peluang Kembali Periksa Nusron Wahid

Berdasarkan penelusuran data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership (BO), Nusron membeberkan bahwa sejumlah perusahaan tersebut melibatkan investor serta pemegang saham asing yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula keterlibatan korporasi penanaman modal dalam negeri.

"Kalau dilihat dari BO-nya, atau Beneficiary Ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," jelasnya.

Nusron merinci, pencabutan izin secara penuh dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi sejumlah unsur pelanggaran berat. Selain tingkat kerusakan akibat kebakaran yang melampaui 50 persen dari luas lahan, perusahaan-perusahaan itu juga terindikasi mengabaikan aspek mitigasi bencana.

"Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50 persen. Kemudian kejadian berulang. Kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada. Yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak," tegas Nusron.

Berikut adalah daftar 11 perusahaan di Kalimantan yang HGU-nya dicabut oleh Kementerian ATR/BPN berdasarkan rekomendasi Bareskrim Polri:

PT MIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan / Kalimantan Barat (sesuai wilayah)

PT RKA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

PT SKM – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

PT DSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

PT AER – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

PT JMS – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

PT STP – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

PT API – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Pemerintah menegaskan bahwa tindakan administratif pencabutan HGU ini merupakan bentuk komitmen penegakan hukum lingkungan serta upaya pencegahan bencana karhutla yang kerap berulang di Pulau Kalimantan. Kementerian ATR/BPN bersama aparat penegak hukum akan terus memantau kepatuhan pemegang izin HGU lainnya ke depan.