Megawati Minta Aturan Hukum Penyadapan Dibuat Lebih Berat

Megawati menyatakan keprihatinannya atas kasus tersebut. Ia menilai tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.

"Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Udah ndak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu," kata Megawati di hadapan kader PDI-P di Sekolah Partai, Senin, 9 November 2026.

Megawati juga mengungkapkan alasannya tidak menggunakan telepon seluler. Ia mengaku sejak awal memilih tidak memiliki ponsel karena khawatir menjadi sasaran penyadapan. Menurutnya, penggunaan alat penyadap harus memiliki landasan dan mekanisme hukum yang jelas.

"Nah saya bilang saya enggak mau punya hp. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan padahal tidak boleh itu harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada," katanya.

Baca Juga: Megawati Ancam Pecat Kader PDI-P yang Bermain Dua Kaki: Kamu Out!

Dalam kesempatan tersebut, Megawati turut menyinggung pergantian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Ia menegaskan bahwa dorongannya agar Listyo diganti telah disampaikan sejak lama dan bukan didasari kepentingan atau persoalan pribadi.

"Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu udah waktunya," ujar Mega.

Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan sebelumnya juga mengaku menjadi korban dugaan penyadapan. Mereka di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, hingga Ketua Umum GRIB Jaya Hercules.

Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain Slamet, tiga tersangka lainnya telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Mabes Polri.