Listyo Sigit Tersangka Penyadapan, Megawati: Saya Enggak Punya HP

Megawati menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 9 November 2026. Ia mengaku belakangan kerap mendapat pertanyaan mengenai isu penyadapan, meskipun dirinya tidak menggunakan telepon seluler.

"Ini banyak nanya. Ibu kan enggak punya hp. Saya memang enggak punya hp. Memang enggak punya. Kenapa? Saya kan bilang, ini viral lagi. Karena saya orang yang disadap," kata Mega.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung pergantian Listyo Sigit sebelum kasus dugaan penyadapan mencuat. Ia menyebut telah lebih dahulu mengingatkan bahwa masa jabatan Listyo sudah seharusnya berakhir dan perlu dilakukan pergantian.

"Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu udah waktunya," ujar Mega.

Baca Juga: Pangdam XXII/Tambun Bungai Jadikan 2 Insiden Heli Jatuh Sebagai Evaluasi Penanganan Karhutla

Ia menegaskan, pandangannya mengenai pergantian Listyo bukan didasari rasa tidak suka atau persoalan pribadi. Menurut Megawati, hal tersebut berkaitan dengan ketentuan yang berlaku.

"Loh, saya tidak sirik. Tidak benci. Tidak hanya ngomong. Tapi apa, karena aturan," kata Megawati.

Dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyeret sejumlah tokoh dari berbagai kalangan. Mereka di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, serta Ketua Umum GRIB Jaya Hercules.

Kasus itu diduga berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).

Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain Slamet, tiga tersangka lainnya saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Mabes Polri.