Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengecam tuduhan yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan dugaan operasi penyadapan. Ia menilai pernyataan yang disampaikan sejumlah pihak tersebut tidak didukung bukti dan cenderung mengarah pada fitnah.
Idrus mengatakan, pernyataan yang disampaikan Said Didu dan Sri Rajata telah mengarah pada tuduhan bahwa Bahlil berada di balik skenario penyadapan. Menurutnya, tuduhan tersebut sangat tendensius dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
"Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat tendensius, sebuah pernyataan yang sangat menyesatkan rakyat. Semua pernyataan yang sudah cenderung menjadi tuduhan dan fitnah," kata Idrus, Senin, 9 November 2026.
Baca Juga: Dasco: Pertemuan Prabowo dan 10 Mantan Kapolri Bahas Penyadapan
Ia menegaskan, jajaran pengurus Partai Golkar meyakini Bahlil tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan operasi penyadapan tersebut. Terlebih, nama Bahlil juga disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi korban penyadapan.
Idrus menilai tuduhan tersebut tidak hanya merugikan nama baik Bahlil, tetapi juga dapat mengganggu soliditas internal Partai Golkar dan kohesivitas sosial masyarakat.
"Ini adalah sebuah pernyataan baik yang disampaikan oleh saudara Said Didu maupun Sri Rajata, dan tentu juga yang lain-lain, adalah pernyataan yang sangat tendensius, yang sangat menyesatkan dan cenderung menjadi fitnah dan ini tentu merusak tatanan masyarakat kita, mengganggu kohesivitas sosial dan saya kira ini tidak bisa kita biarkan," ujarnya.
Ia menyebut, setelah tuduhan tersebut mencuat, sejumlah pengurus Partai Golkar dari berbagai daerah menghubunginya untuk menyampaikan keberatan sekaligus memberikan dukungan kepada Bahlil.
Menurut Idrus, para kader tidak menerima apabila ketua umumnya dituduh terlibat dalam persoalan penyadapan tanpa disertai bukti yang jelas.
Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan agar dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya di ruang publik. Terlebih, Bahlil sebelumnya telah menyampaikan somasi kepada pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tuduhan tersebut.
"Pak Bahlil sudah menyatakan, kalau ada bukti, silakan, dan sudah memberikan somasi dan kalau tidak direspons, tentu ada proses-proses yang kita akan lanjutkan secara bersama-sama," katanya.
Idrus menegaskan, Partai Golkar tetap menyerahkan penanganan dugaan penyadapan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, seluruh pihak perlu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mendahului hasil penyelidikan dengan membuat kesimpulan sendiri.
"Jadi, begini, ini sekali lagi ini bahwa Partai Golkar itu kan kembali kepada ada konstitusi, kepada aturan. Ya, karena ini adalah kita ini negara hukum, kita serahkan kepada proseslah," ujar Idrus.
Ia juga menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran kepolisian di Istana. Menurutnya, persoalan tersebut sebaiknya tetap diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Lebih lanjut, Idrus menyebut tuduhan terhadap Bahlil muncul bersamaan dengan berbagai isu yang menyangkut kepemimpinan Partai Golkar, termasuk beredarnya poster mengenai wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Ia menduga terdapat pihak-pihak yang ingin mengganggu konsolidasi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil. Namun, menurutnya, respons kader di daerah justru menunjukkan semakin kuatnya dukungan terhadap ketua umum.
"Kalau tidak mungkin dilakukan, berarti ada yang bermain di balik itu. Siapa bermain di balik itu? Adalah orang-orang yang tidak ingin melihat Golkar maju dan besar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil," tuturnya.
Idrus menambahkan, Golkar saat ini memprioritaskan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, Bahlil telah mengarahkan seluruh kader untuk memastikan program pembangunan pemerintah berjalan sukses.
Menurut Idrus, keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode pertama juga menjadi modal bagi Golkar untuk memperkuat dukungan terhadap kepemimpinan pada periode berikutnya.
"Yang kita pikirkan adalah bagaimana kepemimpinan Prabowo ini sukses pada periode pertama ini," ucapnya.
Ia menegaskan, Golkar tidak ingin terseret dalam polemik yang justru mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan nasional. Idrus mengajak seluruh pihak mengedepankan etika dalam menyampaikan kritik maupun memperjuangkan demokrasi.
"Kalau ada di antara kita berpikir tentang demokrasi, jangan dilakukan secara tidak demokratis. Kalau ada memperjuangkan katanya keadilan, jangan dilakukan dengan secara zalim."
"Fitnah itu adalah merupakan bagian daripada kejahatan demokrasi," pungkas Idrus.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
