Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menantang pihak yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan bukti. Dia mengancam akan melayangkan somasi jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan.
Bahlil membantah kabar yang menyebut dirinya menggelar pertemuan dengan sejumlah jenderal polisi beberapa jam sebelum mereka ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan tersebut. Dia menegaskan tidak pernah melakukan pertemuan sebagaimana narasi yang beredar.
Bahlil mengaku baru mengetahui namanya terseret dalam isu tersebut setelah tiba dari penerbangan pagi. Dia menyebut ada cerita yang mengaitkan seorang ketua umum partai dengan pertemuan bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian tiga jam sebelum penangkapan.
"Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya, Sabtu (7/11/2026).
Dia juga menyinggung seorang tokoh senior yang menyampaikan tudingan tersebut melalui podcast di media sosial. Bahlil meminta pihak yang menyebut namanya dalam isu itu tidak sekadar melontarkan dugaan, tetapi juga menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Dan saya memberikan kepada tadi itu ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, ya sering pakai kacamata orangnya, di podcast. Ya saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya," katanya.
Bahlil bahkan menyatakan akan segera mengambil langkah hukum setelah kembali dari kegiatannya. Dia memberikan batas waktu 3 kali 24 jam kepada pihak yang dituding menyebarkan informasi tersebut untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya.
Baca Juga: Peserta Women's March Jakarta Bentrok dengan Polisi
"Dan saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu ya 3 kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum," katanya.
Menurut Bahlil, tuduhan tersebut tidak hanya menyangkut reputasi pribadinya, tetapi juga kehormatan Partai Golkar yang dipimpinnya. Karena itu, dia menegaskan tidak akan membiarkan tudingan tanpa dasar terus berkembang dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat.
"Karena bicara partai, itu marwah partai. Ketua umum partai, itu marwah. Jadi saya tidak mau mundur dari orang-orang kayak gini. Enggak bisa. Masa atas nama sebuah demokrasi ngomongnya ngawur? Nanti lama-lama orang baru bangun tidur mimpi, enggak tahu malam minum apa, tiba-tiba bicara bangsa," tambahnya.
Isu yang menyeret nama Bahlil mencuat di tengah polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah mantan petinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Penangkapan sejumlah jenderal polisi kemudian memunculkan berbagai spekulasi di media sosial dan siniar politik. Salah satu narasi yang beredar menyebut seorang pimpinan partai politik yang berada di kabinet sempat bertemu dengan para perwira tinggi kepolisian beberapa jam sebelum penangkapan.
Namun, Bahlil membantah tuduhan tersebut. Dia meminta pihak yang menyebarkan narasi itu membuktikan pernyataannya atau menghadapi somasi dan proses hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hilirsasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku telah memperhitungkan berbagai dampak kebijakan pemangkasan ekspor gas Indonesia ke Singapura, termasuk kaitannya dengan impor bahan bakar minyak (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)