Akademisi Unair Soroti Polemik Ijazah Jokowi, Reputasi Politik Tak Bisa Dinilai dari Satu Kontroversi

Ntvnews.id, Jakarta - Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Dr. Suko Widodo, menilai reputasi seorang pemimpin tidak terbentuk hanya dari satu persoalan atau kontroversi yang berkembang di ruang publik, tetapi juga dari pengalaman masyarakat terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan integritasnya.

Pandangan tersebut disampaikan Suko dalam menanggapi polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terus menjadi perhatian masyarakat meskipun masa kepemimpinannya telah berakhir.

"Reputasi politik terbentuk dari pengalaman masyarakat terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan integritas seorang tokoh," ujar Suko.

Menurutnya, reputasi politik merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan penilaian masyarakat terhadap berbagai aspek kepemimpinan. Karena itu, penilaian terhadap Jokowi juga berkaitan dengan pengalaman masyarakat selama dua periode pemerintahannya, termasuk kebijakan maupun capaian yang dirasakan publik.

Suko menjelaskan bahwa kontroversi berkepanjangan dapat memengaruhi cara masyarakat memandang seorang tokoh. Namun, dampak tersebut tidak selalu sama pada setiap kelompok masyarakat.
Perdebatan yang berlangsung berulang kali justru dapat mempertajam perbedaan penilaian yang sebelumnya telah terbentuk.

"Polemik berkepanjangan dapat mempertajam penilaian yang sudah berbeda, tetapi besarnya dampak terhadap kepercayaan publik harus dibuktikan melalui penelitian, bukan diasumsikan," jelasnya.

Suko mengingatkan bahwa ramainya perdebatan di media sosial tidak dapat secara langsung diterjemahkan sebagai perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Menurutnya, diperlukan pengukuran dan penelitian untuk mengetahui sejauh mana kontroversi tersebut benar-benar memengaruhi reputasi politik seorang tokoh.

Lebih lanjut, Suko menjelaskan bahwa polemik ijazah Jokowi kini telah berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, terutama menyangkut kepercayaan politik.

Baca Juga: Bank Terbesar Kolaps, Presiden Paraguay Mundur

"Polemik ini telah bergeser dari persoalan administratif menjadi persoalan kepercayaan politik," katanya.
Ia menerangkan bahwa dalam teori framing, suatu fakta dapat memperoleh pemaknaan berbeda berdasarkan pandangan politik kelompok yang menafsirkannya.

Algoritma media sosial turut memengaruhi kondisi tersebut melalui pengulangan narasi dan penguatan polarisasi di tengah masyarakat. Akibatnya, keberlanjutan kontroversi tidak selalu disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga dapat mencerminkan melemahnya kepercayaan terhadap sumber informasi maupun lembaga yang memberikan klarifikasi.

Di tengah situasi tersebut, Suko menekankan bahwa rekam jejak kepemimpinan tetap merupakan bagian penting dalam membentuk reputasi seorang tokoh. Meski demikian, reputasi yang telah terbangun tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

"Rekam jejak dapat menopang reputasi, tetapi tidak menggantikan kewajiban memberikan klarifikasi yang kredibel," tegasnya.

Karena itu, Suko menilai penyikapan terhadap polemik ijazah Jokowi memerlukan pendekatan komunikasi yang mengutamakan keterbukaan informasi dan konsistensi penjelasan.

"Respons perlu mengutamakan keterbukaan yang proporsional, konsistensi informasi, dan penghormatan terhadap proses hukum," ujarnya.

Ia menambahkan, klarifikasi sebaiknya disampaikan melalui dokumen dan lembaga yang memiliki kewenangan, bukan melalui perdebatan antarkelompok pendukung yang berpotensi memperpanjang konflik. Menurut Suko, langkah komunikasi yang tepat tidak semata-mata bertujuan membentuk persepsi positif, tetapi juga memastikan persoalan dapat dipahami masyarakat berdasarkan informasi yang kredibel.

"Komunikasi yang baik bukan sekadar memenangkan opini, melainkan mengembalikan persoalan kepada fakta, prosedur yang adil, dan kepercayaan publik," pungkasnya.