Ditjen Dukcapil Perkuat Pemanfaatan Identitas Digital

Ntvnews.id, Jakarta - Kepastian identitas menjadi bagian penting ketika masyarakat mengakses layanan kesehatan, mengurus dokumen kependudukan, hingga mengikuti proses pendataan perlindungan sosial. Data kependudukan yang terhubung membantu instansi memverifikasi siapa yang dilayani dan menjadi dasar pengembangan pelayanan yang lebih mudah diakses.

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memperkuat pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung keterhubungan tersebut. Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi identitas utama dalam proses verifikasi data penduduk serta melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat dapat mengakses identitas dan layanan secara digital.

"Saat ini pemanfaatan data kependudukan menjangkau berbagai sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi. Berdasarkan data 3 November 2026 sebanyak 7.833 lembaga bekerja sama dengan Dukcapil, lembaga pengguna dapat melakukan verifikasi identitas sebagai bagian dari proses pelayanan," ujar Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, Senin, 9 November 2026.

Salah satu penerapannya terdapat dalam digitalisasi perlindungan sosial. IKD diintegrasikan dengan Portal Perlinsos untuk mendukung akses masuk terpadu atau single sign-on, pengenalan wajah, serta verifikasi melalui data NIK. Integrasi ini membantu proses pemeriksaan identitas masyarakat dalam ekosistem layanan perlindungan sosial.

Pada pelaksanaan pilot di Kabupaten Banyuwangi pada 2025, tercatat 359.079 kepala keluarga telah terdaftar. Dukungan aktivasi IKD di lokasi pilot menyasar masyarakat calon penerima manfaat serta petugas pendamping, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan operator desa maupun kelurahan.

Baca Juga: Jesus Owono Tutup Semua Sosial Media Usai Jadi Penyebab Meninggalnya De Miguel

Keterhubungan layanan juga dikembangkan untuk membantu keluarga mengurus identitas anak setelah kelahiran. Melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan SATUSEHAT, data fasilitas pelayanan kesehatan dihubungkan dengan sistem administrasi kependudukan untuk mendukung penerbitan akta kelahiran.

Integrasi yang diluncurkan pada 11 Agustus 2026 tersebut diarahkan untuk mengurangi kebutuhan orang tua mendatangi kantor Dinas Dukcapil secara langsung. Dengan proses yang terhubung, pengurusan dokumen diharapkan lebih mudah dilakukan sehingga orang tua dapat lebih fokus pada perawatan dan kesehatan bayi.

"Sejalan dengan pengembangan layanan tersebut, jumlah pengguna IKD tercatat mencapai 25.181.292 per 3 November 2026. IKD memungkinkan masyarakat menampilkan bentuk digital KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya, sekaligus menjadi akses ke layanan administrasi kependudukan yang tersedia," jelasnya.

Layanan tersebut antara lain mencakup permohonan cetak Kartu Keluarga, surat keterangan pindah individu, penerbitan akta kelahiran, dan perubahan pendidikan. Informasi mengenai persyaratan serta ketersediaan layanan dapat diperoleh melalui kanal resmi Dukcapil.

Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, Dukcapil juga mengembangkan IKD Plus bagi petugas yang memiliki kewenangan melakukan registrasi dan aktivasi IKD. Fitur ini mendukung pelayanan aktivasi pengguna baru tanpa mengharuskan masyarakat mendatangi kantor Dinas Dukcapil.

Skala pemanfaatan data kependudukan terlihat dari total verifikasi NIK yang mencapai sekitar 21,04 miliar per 3 November 2026, dengan rata-rata akses delapan juta per hari. Verifikasi dilakukan melalui berbagai metode, termasuk web service, web portal, pengenalan wajah, dan IKD.

Bagi masyarakat, penguatan keterpaduan data diarahkan untuk menghadirkan layanan yang semakin terhubung dengan kebutuhan sehari-hari. Peran Dukcapil berkembang dari penyediaan dokumen kependudukan menjadi pendukung verifikasi identitas dalam berbagai pelayanan publik.

"Masyarakat dapat mencari informasi penggunaan IKD dan layanan administrasi kependudukan melalui kanal resmi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dinas Dukcapil setempat, atau HALO DUKCAPIL 168," tandasnya.

Baca Juga: Kemensos Dorong Gerakan Peduli Tetangga untuk Perbaiki Data Bansos